Pada November 2021, Taiwan membuka kantor perwakilan de facto di Lithuania/Net
Lithuania mengalami dinamika baru dalam hubungan dengan Taiwan serta China.
Negara di Eropa Utara itu merupakan satu dari sedikit negara yang berada di garis depan yang mengidentifikasi China sebagai ancaman terbesar.
Tidak tanggung-tanggung, Lithuania pun mengambil sikap untuk memperkuat hubungan dengan Taiwan. Hal itu membuat perselisihan diplomatik dengan China pun tidak bisa terhindarkan. Negeri tirai bambu menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayah mereka.
Sebagai bentuk peningkatan hubungan diplomatik, Lithuania pun membukakan pintu bagi Taiwan untuk membuka kantor perwakilan
de faco di negara itu pada bulan November lalu. Langkah itu jelas memicu reaksi dari China.
Belum genap dua bulan kantor tersebut dibuka, pada Selasa (4/1), Presiden Lituania Gitanas Nauseda mengatakan bahwa ada "kesalahan" dari pihaknya hingga mengizinkan Taiwan membuka kantor perwakilan di Vilnius dengan menggunakan nama "Taiwan".
"Saya pikir bukan pembukaan kantor Taiwan yang salah. Melainkan namanya, yang tidak dikoordinasikan dengan saya," kata Nauseda kepada radio lokal
Ziniu Radijas.
"Nama kantor menjadi faktor kunci yang sekarang sangat mempengaruhi hubungan kita dengan China," sambungnya.
Belum jelas apa motivasi Nauseda menyampaikan pernyataan itu, padahak kantor perwakilan Taiwan sudah dibuka sejak November lalu.
Namun, sejak Lithuania memberikan lampu hijau bagi Taiwan untuk membuka kantor perwakilan, China merespon dengan menurunkan hubungan diplomatik dengan Lithuania sebagai bentuk protes. Akibatnya, perusahaan-perusahaan Lithuania yang melakukan bisnis dengan China atau dalam rantai pasokan yang terkait dengan China mengatakan mereka menghadapi pembatasan perdagangan.
Pejabat di negara Uni Eropa Baltik menyebut bahwa situasi ini seperti pemberian sanksi tanpa pemberitahuan.
"Langkah-langkah tidak konvensional terhadap Lithuania telah mulai dilakukan. Untuk alasan ini, kita harus sangat aktif dan mengirimkan sinyal yang sangat jelas kepada Uni Eropa bahwa ini adalah serangan, terhadap salah satu negara anggota Uni Eropa," kata Nauseda, seperti dimuat
Channel News Asia.
