Anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid/Net
Setelah pemerintah melarang ekspor batubara hingga akhir Januari 2022, anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid mengusulkan pemerintah juga melarang ekspor Crude Palm Oil (CPO).
Menurut Nusron, larangan ekspor komoditas minyak nabati penting dilakukan untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng dalam negeri.
"Alasannya guna menjaga stabilitas harga minyak goreng dalam negeri, terutama di kalangan masyarakat bawah," kata Nusron Wahid kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa siang (04/01).
Nusron menjelaskan, saat ini harga minyak goreng tembus di harga Rp 25.000 per liter. Kata politisi Golkar ini, tingginya harga itu memberatkan rakyat kecil.
Pengamatan Nusron, meski operasi pasar sudah dilakukan berkali-kali, tapi di lapangan harganya tetap tinggi.
"Satu-satunya solusi adalah setop sementara ekspor CPO atau gunakan mekanisme
domestic market obligation (DMO) untuk CPO. Terutama bagi pengusaha sawit non petani," ujar Nusron.
Nusron kemudian merujuk pernyataan Presiden Jokowi, yang mengutip Pasal 33 UUD 1945; bahwa bumi, air dan kekayaan yang di dalamnya dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat seluas-luasnya, tanaman kelapa sawit ditanam di atas bumi negara, melalui konsesi HGU selama 50 tahun dan dapat diperpanjang lagi selama 30 tahun.
"Jadi para pengusaha itu menguasai tanah negara selama 80 tahun," ungkap Nusron.
Lebih lanjut, tokoh NU ini mengungkapkan, dalam kondisi harga CPO dunia meningkat, para pengusaha menikmati keuntungan yang berlipat ganda.
Di sisi yang lain, konsumen dalam negeri yang konon notabene kebanyakan keluara pra sejahtera, harus menderita dan terpukul akibat lonjakan harga minyak goreng.
"Sungguh ironis. Di tengah mayoritas lahan negara dikuasai segelintir pengusaha sawit, yang harusnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Justru rakyatnya menderita dan pengusahanya untung berlipat. Apakah ini keadilan?" tandas Nusron.
Atas dasar itulah, Nusron mendukung kebijakan pemerintah melarang ekspor batubara. Selain itu, ekspor CPO juga harus disetop sementara.
Setelah itu, Nusron mengusulkan pihak pemerintah yang terdiri dari Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian dan Agraria/BPN mengatur mekanisme DMO dengan harga tertentu terhadap pengusaha kelapa sawit.
"Kalau ada yang menolak, HGU-nya kalau bisa dicabut dan dialihkan kepada rakyat sekitar kebun sawit yang saat ini kekurangan lahan dan hanya menjadi buruh perkebunan," pungkas mantan Ketua Umum GP Ansor ini.
