Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustiyanti/Repro
Desakan publik agar ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (Preshold) dihapus atau menjadi 0 persen tak disambut baik oleh sejumlah partai politik (parpol), khususnya yang kini sedang berkuasa.
Misalnya, sikap PDI Perjuangan yang baru-baru ini diungkap oleh Sekretaris Jendralnya, Hasto Kristiyanto, yang menyatakan bahwa ambang batas bukan menjadi faktor pengahalang untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas.
Sebagai buktinya, Hasto menyebut Preshold 20 persen yang sudah diberlakukan saat Pemilu Serentak 2019 justru bisa melahirkan sosok pemimpin sekelas Presiden Joko Widodo.
Maka dari itu, Hasto menegaskan bahwa bagi PDIP Preshold tidak perlu diubah atau dihapus untuk bisa melahirkan capres-capres yang bisa berperan penting untuk pembangunan bangsa.
Justru dengan hasil Preshold, pihaknya menganggap bisa membangun kerjasama yang kuat dengan parpol di parlemen, untuk jalannya pemerintahan yang efektif.
Selain itu, ada sikap dari Partai Golkar yang disampaikan oleh Wakil Ketua Umumnya, Nurul Arifin. Dimana dia menyatakan bahwa preshold merupakan instrumen penyaringan pemimpin yang berkualitas.
Sehingga, apabila Preshold dihilangkan maka pihaknya memprediksi bakal ada kekisruhan di Pemilu 2024 mendatang, lantaran capres yang kemungkinan maju bakal banyak.
Namun, Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustiyanti, memiliki pendapat yang berbeda dengan dua parpol tersebut.
Yang pertama, sosok yang kerap disapa Ninis ini menanggapi alasan Partai Golkar menolak penghapusan Preshold. Dia menilai alasan tersebut tak masuk akal, karena pengalaman kisruh justru terjadi pada Pemilu yang lalu.
"Justru di 2019 saat masa pencalonan muncul polemik, dan bahkan nama paslon baru muncul di detik-detik menuju pendaftaran ditutup," ujar Ninis kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (28/12).
Di samping itu, Ninis juga memandang tak masalah apabila akan banyak capres yang maju di Pemilu Serentak 2024 mendatang, apabila Preshold 0 persen diterapkan.
"Saya rasa calon yang banyak justru bisa memberikan alternatif pilihan bagi rakyat," katanya.
Persoalan kualitas capres yang diajukan jika Preshold 0 persen, Ninis memandang hal itu kemungkinan sangat kecil. Karena dia meyakini parpol tidak akan iseng-iseng mencalonkan orang kalau mereka tidak siap.
"Jadi mungkin juga tidak semua partai akan mencalonkan pasangan sendiri, bahkan tetap bisa bergabung dengan partai lain," imbuhnya,
Lebih lanjut, Ninis juga menyinggung soal kemungkinan Preshold 0 persen mempersulit kerja penyelenggara Pemilu. Dimana dia memandang kekhawatiran itu tidak mungkin terjadi.
Karena pada dasarnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia sudah memliki pengalaman yang mumpuni mengingat sudah pernah dilakukan beberapa kali Pemilu dan Pilkada Serentak yang juga emmiliki calon pemimpin yang banyak.
"Di pileg juga kan calonnya banyak. DPD juga calonnya banyak," tuturnya.
"Dan kita punya pengalaman dengan lima pasangan capres di pilpres 2004. Lagi pula kan ada putaran kedua kalau belum ada yang mencapai 50 persen plus satu," demikian Ninis.
