Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate/Repro
Kesejahteraan di Papua bakal dilakukan oleh pemerintah melalui pendekatan-pendekatan baru, setelah Presiden Joko Widodo menunjuk Wakil Presiden Maruf Amin untuk menangani percepatan kesejahteraan Papua.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate menyatakan, saat ini pihaknya juga meningkatkan koordinasi dan stake holder komunikasi publik, agar perubahan kebijakan penciptaan kesejahteraan Papua dapat dipahami dengan baik di dalam negeri maupun luar negeri.
Johnny mengatakan, Kementerian Kominfo sudah menggelar Rapat Koordinasi Pembentukan Satgas Komunikasi Publik Papua, di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (21/12), guna mensosialisasikan arah kebijakan baru tersebut.
"Perubahan pola dan cara, serta perubahan kebijakan ini, dulu bisa dikomunikasikan dengan baik," ujar Johnny dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (22/12).
Menurut Johnny, perubahan kebijakan itu harus juga diiringi dengan perubahan komunikasi, agar bisa mengubah persepsi publik. Karena, dia melihat selama ini banyak kebijakan dan pembangunan yang telah berlangsung di Papua, namun belum disampaikan dengan baik.
Maka dari itu, Johnny memastikan ke depannya komunikasi perlu dilakukan dengan koordinasi yang lebih kuat.
"Ini harus kita ubah pola yang dulunya berangkali bekerja secara sektoral, sekarang harus bekerja terkoordinasi sehingga kekuatan dan koordinasi kita menjadi lebih bagus dan lebih kuat," kata Johnny.
Mantan legislator Partai Nasdem ini mengungkapkan, dalam rapat bersama Wapres Maruf Amin belum lama ini, banyak dibahas perubahan pendekatan dalam mempercepat kesejahteraan warga Papua. Salah satunya perubahan yang disampaikan oleh Panglima TNI sesuai hasil dari pendalaman dan evaluasi kebijakan selama ini.
"Barangkali, pertemuan kita ini, Pak Menkopolhukam sudah melaporkan kepada Pak Wapres dan peserta rapat bahwa kita menyusun semacam Gugus Tugas atau Satuan Tugas Komunikasi, tetapi Gugus Tugas atau Satuan Tugas ini harus flamboyan," bebernya.
Johnny menjelaskan, yang dimaksud flamboyan adalah suatu pendekatan yang berkaitan dengan diplomasi komunikasi yang melibatkan semua pengambil keputusan penting.
"Saya tidak ingin konten itu dikeluarkan dari Kominfo (saja), tetapi perlu memberikan gambaran perubahan sikap dan kebijakan yang besar serta keberpihakan terhadap warga Papua," ungkapnya.
Selain itu, Johnny juga mendorong komunikasi publik dilakukan dengan pendekatan baru sesuai langkah yang telah diambil oleh TNI. Tujuannya adalah untuk membangun kepercayaan tidak saja dari masyarakat internasional.
"Tetapi juga rakyat atau tokoh Papua sebagai bagian dari anak bangsa Indonesia," demikian Johnny.
