Berita

Ketua Fraksi Nasdem DPR RI, Ahmad Ali/RMOL

Politik

Nasdem Wacanakan Pembentukan Pansus Garuda Indonesia

SENIN, 20 DESEMBER 2021 | 15:58 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Fraksi Partai Nasdem mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Garuda Indonesoa. Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI Ahmad M. Ali mengatakan, dalam mengurai masalah di Garuda Indonesia Pansus lebih efektif ketimbang panitia kerja (Panja).

“Panja tidak cukup. Kita butuh Pansus untuk melakukan penyelidikan secara komprehensif,” tegas Ali, Senin (20/12).

Ahmad Ali menyebutkan, Pansus Garuda Indonesia bakal melibatkan berbagai komisi mulai dari Komisi III, V, VI, hingga XI DPR.


Dengan kolaborasi itu, kata Ahmad Ali, kolaborasi perlu dilakukan untuk menyelidiki akar permasalahannya secara transparan.

Lebih jauh, Ali menegaskan, Pansus Garuda dibentuk semata untuk menyelesaikan sengkarut yang ada. Dijelaskan, Ahmad Ali, niat Nasdem semata-mata ingin mengembalikan Garuda dan menjayakan Garuda serta kepercayaan dunia terhadap maskapai itu sendiri.

“Ini penting bagi Garuda untuk mengembalikan kepercayaan publik dan dunia,” papar anggota Komisi III DPR itu.

Setidaknya, saat ini sudah ada tiga fraksi di DPR yang setuju membentuk Pansus Garuda Indonesia. Namun, Ali enggan membeberkan siapa saja tiga fraksi tersebut.

Meski demikian, Ahmad Ali memastikan, Fraksi Nasdem bakal mengusulkan pembentukan Pansus Garuda Indonesia pada masa sidang mendatang.

“Menurut saya fraksi yang tidak terlibat juga akan mendukung,” terang Ali.

Dia pun berharap, kedepan semakin banyak fraksi di DPR yang mendukung dibentuknya Pansus Garuda Indonesia.

“Kami melihat permasalahan di Garuda bukan hanya manajemen tapi konspirasi jahat yang dijadikan bancakan kelompok-kelompok tertentu,” kata Ali.

Tak itu saja, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem ini juga membeberkan polemik atau permasalahan yang ada di Garuda Indonesia tidak berdiri sendiri dan telah muncul sejak lama.

Ali mencontohkan kasus korupsi yang menjerat mantan Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar. Kemudian pernyataan Rolls Royce yang menyebutkan adanya upaya penyogokan, penyuapan, dan lain-lain.

Masalah lainnya, lanjut Ali, Garuda Indonesia memutus kontrak sewa 12 pesawat Bombardier CRJ 1000. Pemutusan kontrak lantaran biaya sewa dan perawatan yang terlalu mahal.

Tak hanya itu, terang Ali, Garuda Indonesia juga tidak bisa mengoperasikan seluruh unit pesawatnya. Sebab, Pertamina menyetop suplai avtur lantaran Garuda memiliki utang sebesar Rp16 triliun.

“Kita miris melihat ada maskapai swasta murni begitu berkembang. Tapi Garuda yang sudah melegenda tidak berkembang,” tuturnya.

Bahkan, Ali juga mengutip pernyataan mantan Komisaris Garuda Indonesia Peter Frans Gontha. Peter menyebut adanya dugaan empat perusahaan asing berkongkalikong dengan Garuda Indonesia.

Semua permasalahan ini harus dituntaskan demi nama baik Indonesia di mata dunia. Kepercayaan publik sangat penting bagi maskapai sekelas Garuda Indonesia. Apalagi, Garuda Indonesia sudah dikenal di mancanegara.

“Niatan kita semata-mata ingin mengembalikan Garuda dan menjayakan Garuda serta kepercayaan dunia terhadap maskapai itu sendiri,” tutupnya.

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Penggorengan Saham yang Mau Diberantas Purbaya Dipertanyakan

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:53

Prabowo Izinkan Danantara Rekrut WNA untuk Pimpin BUMN

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:38

Purbaya Klaim Bisa Pantau Rekening Semua Pejabat Kemenkeu

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:34

Di WEF Davos, Prabowo Sebut RI Tak Pernah Sekalipun Gagal Bayar Utang

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:14

Polda Metro Turunkan Puluhan Ribu Personel Siaga Banjir

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:13

KPK Obok-Obok Rumah dan Kantor Bupati Sudewo

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:29

Kemlu RI Tegaskan Tak Ada Kewajiban Bayar Rp16,9 Triliun setelah Gabung Dewan Perdamaian

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:28

Prabowo Resmi Teken Piagam Dewan Perdamaian di Davos

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:07

Wisuda ke-II UNOSO Dihadiri Mahfud MD hingga Rocky Gerung

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:55

KPK: Pengabaian Pengawasan Kredit Bisa Berujung Pidana

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:36

Selengkapnya