Berita

Politikus Gerindra, Kamrussamad/Net

Politik

Minta Sandiaga Uno Blak-blakan soal Capres, Politikus Gerindra: Jujur Itu Terhormat

SENIN, 20 DESEMBER 2021 | 10:54 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Respons Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, terkait tudingan rekayasa ijtima ulama untuk maju capres 2024 dinilai sebagian pihak hanya pura-pura.

Bahkan, politikus Partai Gerindra yang notabene masih satu wadah, Kamrussamad, meminta Sandi jujur soal keinginan Nyapres pada 2024.

"Sarankan Mas Sandi agar jujur di depan rakyat, jangan lempar batu sembunyi tangan. Jika jujur akan bisa membantu mengembalikan kepercayaan ulama dan umat. Tak elok jika berpura-pura mengatakan tidak kepikiran jadi capres," ucap Kamrussamad kepada wartawan, Senin (20/12).


"Jujur itu terhormat," sambungnya.

Menurut Kamrussamad, saat ini rakyat sudah melihat Sandi terus melakukan pencitraan dan memproduksi gimmick dalam aktivitas sehari-harinya. Di sisi lain, belum terlihat terobosan dan kinerja nyata di Kemenparekraf yang jadi tugas utamanya saat ini.

Dituturkan Kamrussamad, seorang deklarator ijtima ulama ditugaskan menaikkan elektabilitas Sandiaga. Permintaan menaikkan elektabilitas Sandiaga itu menurut Kamrussamad tak elok.

"Pengakuan H Holip Abdul Kadir (salah satu deklarator Forum Ijtima Ulama Jabar, red) bahwa ditugaskan untuk menaikkan elektabilitas Mas Sandi adalah langkah yang tidak etis. Sebab ulama tidak sepatutnya ditarik kepentingan politik praktis," tegasnya.

Untuk itu, ia meminta Sandiaga meminta maaf soal adanya isu rekayasa ijtima ulama capres 2024. Permintaan maaf, menurut Kamrussamad, menunjukkan sikap negarawan.

"Jika Mas Sandi minta maaf karena telah merekayasa identitas ulama untuk kepentingan elektabilitas capres dirinya. Maka potensi menjawab defisit negarawan muda Indonesia, terjawab dengan sikap rendah diri minta maaf. Kita tunggu sikap negarawan Mas Sandi. Kami bangga jika tokoh-tokoh muda mampu bersikap negarawan," demikian Kamrussamad.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Pajak Karbon Motor Bensin Bisa Tekan Emisi dan Ketergantungan Impor BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:25

Istana Sampaikan Duka Cita atas Gempa NTT, Gerak Cepat Lakukan Penanganan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:19

Gempa NTT: Gudang Bulog Hancur, Manggarai Butuh 30 Ton Beras

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:02

Akses Jalan Rusak, Komisi V DPR Minta Evakuasi Via Udara Jangkau Korban Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:00

Gempa NTT, Komisi V DPR Minta BMKG-Basarnas Konsolidasikan Bantuan SAR dari Provinsi Terdekat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:55

Persiapan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka Capai 99 Persen

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:52

Update Gempa NTT: 14 Warga Meninggal Dunia

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:41

Purbaya Sebut Dana Transfer ke Daerah Naik Jadi Rp735 Triliun Tahun Depan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:38

Komisi V DPR Minta BMKG Aktif Update Situasi Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:32

Terkuak! Alasan Kapal Pesiar Mewah Haji Isam Dipasangi Logo Kemhan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:17

Selengkapnya