Berita

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K. Harman/Net

Politik

Waketum Demokrat Setuju dan Dukung Ide Firli Bahuri

MINGGU, 19 DESEMBER 2021 | 09:47 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Dukungan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang mengingingkan agar ongkos politik di negeri ini menjadi nol rupiah mendapat dukungan dari elite Demokrat.

Adapun untuk mewujudkan ide besar Firli Bahuri tersebut, salah satunya bisa dilakukan dengan menghapus ambang batas pencalonan, termasuk presidential threshold.

“Saya dengar Ketua KPK Pak Firli minta presidential threshold dihapus jika negeri ini bermimpi punya pemimpin yang propemberantasan korupsi. Saya sangat setuju dan dukung ide ini,” tutur Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K. Harman lewat akun Twitter pribadinya, Sabtu malam (18/12).


Benny Harman lantas mengurai alasan banyak publik yang mendesak presidential threshold dihapus. Katanya, semua itu karena pileg dan pilpres digelar serentak.

Selain itu, juga karena ambang batas 20 persen diyakini telah digunakan oligarki untuk menghadang munculnya calon pemimpin yang dikehendaki rakyat.

“Mosok masih ndak ngerti juga sih?” tegasnya.

Benny Harman juga menjelaskan bahwa hal yang paling ditakuti kaum oligarki dan para cukong adalah munculnya pemimpin pro rakyat yang loyalitasnya hanya tunggal untuk rakyat sejahtera.

“Maka dari itu segala cara dipakai untuk mengadang munculnya pemimpin populis. Pemimpin harus tunggal menyembah para cukong,” tutupnya.

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

40 Warga Binaan Sumsel Dipindah ke Nusakambangan

Jumat, 22 Mei 2026 | 22:33

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

UPDATE

Video Viral, Netanyahu Menyerah dan Flotilla Bebas

Senin, 25 Mei 2026 | 01:57

Narasi Larangan Pertalite untuk Kendaraan Merek Tertentu per 1 Juni 2026 Hoax!

Senin, 25 Mei 2026 | 01:40

Euforia Bobotoh

Senin, 25 Mei 2026 | 01:20

Sugiono Dianggap Berhasil Terjemahkan Kerja Nyata Prabowo

Senin, 25 Mei 2026 | 00:59

Ini Tujuh Saran untuk Prabowo Realisasikan Pasal 33 UUD 1945

Senin, 25 Mei 2026 | 00:40

Gubernur Lemhannas Minta Keberadaan BoP Dikaji Ulang

Senin, 25 Mei 2026 | 00:18

Edukasi Keuangan Bantu Mahasiswa Kelola Kantong Secara Sehat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:58

Golkar Jadikan MDI Instrumen Sosialisasi Program Prabowo ke Umat

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:40

Prabowo Singgung Reshuffle Zulhas, PAN Terancam Tidak Digandeng Gerindra di 2029

Minggu, 24 Mei 2026 | 23:19

Ekonomi Syariah dan Ekonomi Kerakyatan: Dua Tombak Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Minggu, 24 Mei 2026 | 22:43

Selengkapnya