Berita

Legislator Partai Golkar, Emmanuel Melkiades Laka Lena/Net

Politik

Sambut Baik Imbauan Vaksin Halal dari Ketum PBNU, Golkar: Umat Islam Harus Benar-benar Dilindungi

MINGGU, 19 DESEMBER 2021 | 08:45 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Imbauan dari Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siraj agar umat Islam di Indonesia menggunakan vaksin Covid-19 yang halal mendapat sambutan baik dari legislator Partai Golkar, Emmanuel Melkiades Laka Lena.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI ini juga meminta agar Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengambil langkah dan kebijakan yang tepat untuk penggunaan vaksin yang halal dan bersih bagi umat Muslim.

“Umat Muslim di Indonesia harus benar-benar diperhatikan dan dilindungi, apalagi saat ini sudah tersedia vaksin Covid-19 yang sudah memiliki sertifikat 100 persen halal dan bersih, tentu ini merupakan hasil pemeriksan yang dilakukan MUI,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (19/12).


Legislator dari Fraksi Golkar ini menambahkan, ada dua merek vaksin Covid-19 yang sudah mendapatkan sertifikasi halal dan bersih dari MUI dan sudah mendapatkan izin EUA dari BPOM RI serta lulus uji klinis untuk vaksin booster, yaitu Sinovac dan Zivifax.

Menurutnya, kedua vaksin tersebut juga dapat diproduksi di dalam negeri. Sinovac sendiri diproduksi di pabrik Biofarma dengan kapasitas 240 juta dosis per tahun dan Zifivax diproduksi di PT. Biotis Pharmaceuticas Indonesia dengan kapasitas Produksi 360 juta dosis per tahun.

"Apabila pemerintah benar-banar mau mengoptimalkan penggunaan vaksin yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, maka cukup menggunakan 2 merek ini, sekaligus memanfaatkan produksi dalam negeri vaksin nusantara dan vaksin merah putih untuk  booster masyarakat Indonesia,” katanya.

Melki mengatakan untuk vaksin impor dengan kategori halal dan vaksin dalam negeri bisa dipakai oleh semua kalangan dengan berbagai latar belakang.

“Sedangkan vaksin Covid 19 merek lain yang tidak halal bisa digunakan dan diberikan kepada masyarakat non Muslim, sehingga penggunaan vaksin dilakukan sesuai dengan kondisi dan keyakinan dan tidak menimbulkan kecemasan baru di dalam masyarakat,” tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya