Berita

Anggota Komisi IX DPR RI, Alifudin/Net

Politik

PKS Desak Pemerintah Bentuk Tim Khusus Cari Alur Penyebab Omicron Masuk

JUMAT, 17 DESEMBER 2021 | 14:53 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah diminta untuk membuat kebijakan khusus yang lebih ketat terkait masuknya varian baru Covid-19 Omicron ke Indonesia. Kebijakan itu harus dibuat berdasarkan ilmu kesehatan agar masyarakat lebih tenang.

Anggota Komisi IX DPR RI, Alifudin juga mengingatkan, kasus Omicron ini akan memunculkan spekulasi di tengah masyarakat bahwa mafia karantina itu dimungkinkan ada dan hal tersebut harus segera ditindak tegas.

"Pasien yang terdeteksi virus omicron di Wisma Atlet, agar pemerintah membentuk tim khusus mencari alur penyebabnya dari mana virus ini bisa masuk ke Indonesia," tegasnya kepada wartawan, Jumat (17/12).


Ketua Bidang Pembinaan Wilayah (BPW) Kalimantan DPP PKS itu melanjutkan bahwa pembuktian dari setiap kasus harus memakai pendekatan ilmu pengetahuan kesehatan, bukan ekonomi atau yang lain. Apalagi soal pemerintah dalam mengambil kebijakan yang labil, hal itu juga harus memakai pendekatan sains.

"Terakhir pesan saya, masyarakat tetap tenang tapi tetap waspada, apalagi yang sudah melakukan vaksin, tetap jaga protokol kesehatan dimana pun aktivitas kita berada," demikian Alifudin.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya