Berita

Anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan/RMOL

Politik

Demokrat Dorong Jokowi Terbitkan Perppu Presidential Threshold 0 Persen

KAMIS, 16 DESEMBER 2021 | 19:57 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Suara-suara publik yang menginginkan perubahan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) menjadi 0 persen semakin menguat.

Dari sekian partai politik besar yang sudah bersuara mendukung implementasi presidential threshold 0 persen, Partai Demokrat menjadi salah satu parpol yang masuk di dalam kelompok ini.

Anggota Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan menerangkan, pihaknya sedari awal sudah mendukung adanya presidential threshold 0 persen.


"Saya, Pak SBY juga sudah bilang, (sekarang) masih (sama sikap), nol persen (presidential threshold)," ujar Hinca kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/12).

Menurut mantan Sekjen Partai Demokrat ini, pemerintah dan DPR saat ini tengah mempertimbangkan melakukan revisi UU 7/2017 tentang Pemilu, mengingat aturan presidential threshold 0 persen terdapat di Pasal 222 UU ini.

"Kalau Demokrat terus terang, ayo kita ubah semuanya. Kalau memang diinginkan masyarakat," ucapnya.

Lebih lanjut, anggota Komisi III DPR RI ini menegaskan sikap Partai Demokrat akan tegak lurus mendukung pihak-pihak yang mendorong adanya perubahan presidential threshold menjadi 0 persen. Termasuk, sejumlah tokoh yang menggugat Pasal 222 UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi seperti mantan Panglima TNI Jendral (Purn) Gatot Nurmantyo, dan Aktivis Ferry Juliantono.

"Jadi, saya kira ayolah kita buka telinga buka mata, buka hati kita, buka ini semua," katanya.

Namun, tambah Hinca, apabila MK memutuskan tidak mengubah presidential threshold menjadi 0 persen, maka Demokrat mendorong Presiden Joko Widodo ambil sikap.

"Presiden bisa saja buat Perppu dan di DPR nanti kita bahas tentu kami setuju," demikian Hinca.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

DPR Dorong Pemerataan APBN Demi Daerah 3T Tidak Tertinggal

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:50

Utut Adianto Ngarep PDIP Tidak Ditinggalkan dalam RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:20

Dasco Pastikan Tak Akan Tinggalkan Fraksi PDIP di RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:50

Pidato Prabowo Bukti Pemerintah Berada di Jalur yang Benar

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:23

Purbaya: Pajak Karbon Motor BBM Masih Dikaji, Belum Final

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:57

Prabowo Pilih Guyur Insentif Motor Listrik Ketimbang Perbesar Subsidi BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:45

Perkuat Pasar Muslim Jelang Libur Akhir Tahun, Taiwan Bidik Wisatawan RI

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:14

RUU Daerah Kepulauan jadi Kado Puluhan Juta Masyarakat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:59

Pidato Kenegaraan Prabowo Tunjukkan Kejelasan Arah Pemerintah

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:31

Status Tim Penyelesaian Sengketa Internal PPP Dinilai Cacat Hukum

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:07

Selengkapnya