Berita

Ketua Fraksi PPP DPR RI Amir Uskara/RMOL

Politik

Fraksi PPP Seriusi Wacana Preshold Nol Persen, Siap Kaji Perppu dari Presiden

KAMIS, 16 DESEMBER 2021 | 14:12 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold kecil kemungkinan untuk diturunkan apalagi kemudian ditetapkan menjadi nol persen setelah revisi UU 7/2017 tentang Pemilu tidak masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas 2022.


Satu cara yang bisa dilakukan untuk menghapuskan presidential threshold adalah Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan pengganti undang-undang atau Perppu.

Soal kemungkinan Presiden Jokowi menerbitkan perrpu itu, Ketua Fraksi PPP DPR RI Amir Uskara mengatakan, pihaknya hanya bisa menanti dan siap mengkaji jika perppu benar diterbitkan.


"Kita nggak bisa menanggapi, kalaupun presiden mengeluarkan perppu tentu nanti kita akan kaji," ujar Amir Uskara di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/12).

Untuk saat ini, kata Amir, PPP berpegang pada peraruran yahg yang sedang eksis, yakni UU 7/2017 tentang Pemilu yang mematok angka presidential threshold 20 persen kursi parlemen atau 25 persen suara hasil pemilu terakhir.

"atapi yang pasti dari keputusan bersama di DPR ini untuk sementara ini tidak ada perubahan untuk UU Pemilu, sehingga kita berpegangan di situ dulu," terangnya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI ini memastikan, tentu semua perubahan akan didiskusikan bersama diantata DPR RI dan pemerintah soal dinamika presidential threshold itu.

"Selama tidak ada perubahan UU Pemilu maka presidential threshold masih 20 persen, kalau misal ada perubahan tentu kita diskusikan," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya