Anggota Komisi XI DPR fraksi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun/RMOL
Keputusan pemerintah menaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada tahun 2022 menjadi rata-rat 12 persen disoroti Komisi XI DPR RI.
Disampaikan Anggota Komisi XI DPR fraksi Partai Golkar, Mukhamad Misbakhun, parlemen keberatan jika tarif cukai rokok dinaikan.
Misbakhun memandang, kenaikan tarif cukai rokok yang berlaku per 1 Januari 2022 mendatang bakal ikut berimbas pada para petani tembakau.
Meskipun, menurut Misbakhun, pemerintah menggunakan alasan kesehatan untuk menerapkan kebijakan ini. Yaitu, ingin menaikan prevelensi perokok anak menjadi 8,83 persen dari target RPJMN 2024 yang sebesar 8,7 persen.
"Saya tidak pernah dan tidak ingin menyangkal alasan kesehatan,†tegas Misbakhun kepada wartawan, Kamis (16/12).
Legislator Partai Golkar ini lantas menyinggung kontribusi tembakau bagi APBN. Menurutnya, petani tembakau yang memberikan sumbangsih bagi APBN justru tak pernah menerima perlakuan khusus dari negara, bahkan sering didera kampanye negatif.
Misbakhun menegaskan, selama 10 tahun terakhir ini cukai rokok memberikan sumbangsih signifikan bagi penerimaan negara. Dia menyebut kontribusi para petani tembakau membuat para pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) menerima pembayaran tunjangan.
"Seratus persen bisa dibayarkan," tegasnya lagi.
Tak hanya itu, sumbangsih para petani tembakau juga membuat negara mampu mengurangi beban utang luar negeri. Misbakhun menyatakan ada jasa para petani tembakau yang tak boleh dilupakan dalam capaian tersebut.
"Itu semua di atas penderitaan para petani tembakau," ujarnya.
Legislator dari Pasuruan dan Probolinggo itu memerinci target penerimaan cukai pada 2022 sebesar Rp 193,53 triliun. Namun, kata Misbakhun, di Kementerian Pertanian (Kementan) justru tak ada alokasi anggaran untuk membantu petani tembakau.
"Mereka tidak pernah mendapatkan bantuan alat pertanian, subsidi pupuk, subsidi bibit, subsidi pestisida, tetapi merekalah orang yang berkorban paling besar di dalam mata rantai industri ini," tuturnya.
"Tidak ada satu mention pun ucapan terima kasih dari pemerintah kepada mereka," imbuhnya.
Misbakhun menambahkan, para petani tembakau pun ingin menyekolahkan anak-anak mereka setinggi mungkin, agar dapat menjadi orang sukses yang mungkin bisa berguna bagi nuasa dan bangsa, misalnya menjadi dokter.
"Atau mereka (ingin) menyekolahkan anaknya di fakultas ekonomi. Mungkin suatu saat menjadi Menteri Keuangan juga seperti Ibu (Sri Mulyani). Ini harus menjadi kampanye yang harus disampaikan kepada pemerintah. Bahwa tembakau ini ada sisi positifnya dari sisi penerimaan," tegasnya.
Misbakhun mengaku bukan perokok. Namun, dia menegaskan komitmennya untuk terus membela petani tembakau.
Dia menyatakan selama ini industri hasil tembakau (IHT) terbebani oleh cukai. Sebab, di setiap batang rokok ada 57 persen komponen cukai.
Namun, besarnya pungutan cukai tak menetes ke petani tembakau. Maka dari itu Misbakhun berharap para petani tembakau memperoleh perlakuan adil dari pemerintah.
"Ke depan menurut saya, kita harus lebih berimbang. Saya menginginkan ada keseimbangan, ada regulasi yang lebih berpihak pada kepentingan petani tembakau, ada pabrikan rokok kecil di mana mereka industri rumahan," demikian Misbakhun.
