PPP Karawang: Bisa Cegah Korupsi, Presidential Threshold 0 Persen Harus Didukung

DPC PPP Kabupaten Karawang setuju dan mendukung ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold (PT) ditiadakan atau 0 persen. Hal itu perlu didukung bila alasannya untuk menekan biaya politik dan mencegah tindak pidana korupsi.

Demikian disampaikan Ketua DPC PPP Kabupaten Karawang, Dedi Rustandi, kepada Kantor Berita RMOLJabar, Rabu (15/12).

"Kalau saya prinsipnya setuju dengan pemikirannya Pak Ketua KPK, upaya-upaya untuk mengurangi faktor yang menyebabkan biaya politik di dalam pemilihan. PT nol persen membuka peluang kader terbaik bangsa, itu pantas didukung," kata Dedi.

Menurut pria yang akrab Derus itu, pemilu dewasa ini baik di tingkat nasional hingga daerah terkesan hanya transaksional. Seharusnya hal semacam itu bisa dikurangi atau diminimalisasi.

Selain itu, PT 0 persen bisa menghemat biaya politik serta membuka peluang demokrasi seluas-luasnya bagi kader terbaik bangsa.

"Serta tidak ada pengebirian terhadap hak demokrasi bagi kader dan anak bangsa," tandas Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Karawang ini.