Berita

Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali/Net

Politik

Ahmad Ali: Tidak Ada Ruang Bagi Nasdem untuk Reposisi Menteri, itu Hak Presiden

RABU, 15 DESEMBER 2021 | 21:36 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kabar rencana perombakan (reshuffle) kabinet Indonesia Maju sudah mengemuka ke luar Istana.

Dikabarkan, pekan depan atau tepatnya Rabu pahing 22 Deember 2021, Presiden Joko Widodo bakal mengumumkakn sejumlah menteri yang dicopot atau ditukar pos.

Rencananya terdapat beberapa menteri yang bakal direposisi atau digantikan dengan orang lain.


Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali memastikan partai yang dipimpin oleh Surya Paloh tidak akan mengintervensi Presiden Jokowi dalam menentukan menteri-mentri yang akan direshuffle.

Menurutnya, hal itu merupakan kewenangan presiden untuk mengganti para pembantunya di kabinet Indonesia Maju.

"Jadi presiden tidak punya kewajiban untuk berkonsultasi kepada ketua-ketua partai ketika dia ingin melakukan reshuffle," ujar Ali kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (15/12).

Bagi Nasdem, dipaparkan Ali, mandat menata, mengorganisir, dan mengevaluasi para menteri merupakan milik Presiden Jokowi.

"Jadi kita tidak masuk pada ranah itu," tegasnya.

Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI ini menambahkan, pada awal pembentukan kabinet Indonesia Maju seluruh partai politik pendukung presiden diajak untuk urun rembug mengenai siapa saja yang cocok menjadi pembantu presiden.

"Awal pembentukan kabinet memang Nasdem diajak oleh presiden, meminta kader terbaik Nasdem untuk diusulkan ada beberapa nama," katanya.

Kemudian pada saat itu, Ali menyebutkan keputusan Presiden Jokowi yang memilih tiga nama dari Partai NasDem yaitu Johnny G. Plate sebagai Menkominfo, Siti Nurbaya sebagai Menteri LHK, dan Syahrul Yasin Limpo Menteri Pertanian,

"Artinya tiga nama itu, kalau Pak Surya bilang, itu kader yang sudah diwakafkan oleh negara," ucapnya.

Namun saat disinggung kemungkinan kadernya yang menjabat sebagai menteri direshuffle, Ali memastikan NasDem memasrahkan segala keputusan kepada Presiden Jokowi.

"Karena itu adalah kewenangan Pak Presiden yang melakukan evaluasi terhadap para pembantunya. Nah, kemudian jika ada dari tiga kader partai Nasdem yang ada pada hari ini dianggap oleh presiden tidak memuaskan hasil kerjanya, kemudian presiden memintakan nama kepada ketua umum untuk memasukkan kader, itu tergantung Bapak Presiden," ungkapnya.

Menurutnya, jika kader Nasdem yang saat ini menjadi menteri dianggap tidak apik kinerjanya di mata presiden, maka Nasdem menyerahkan sepenuhnya kepada presiden untuk mengganti kadernya.

"Tapi, kalau kemudian kader yang ada hari ini yang eksisting yang dianggap oleh presiden memenuhi, memuaskan kinerjanya dan kemudian memenuhi ekspektasi presiden saya pikir Nasdem tidak ada kewenangan untuk melakukan pergeseran itu. Karena, itu adalah betul-betul posisi daripada kewenangan daripada bapak presiden," tutupnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya