Menko Airlangga Kutip Pernyataan Ketua KPK Soal Keunggulan Program Kartu Prakerja

Program Kartu Prakerja yang akan ditutup sementara pendaftarannya pada Rabu (15/12) pukul 23.59 WIB bakal dilanjutkan pada tahun 2022.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menerangkan, pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk penyelenggaraan program Kartu Prakerja ini untuk tahun depan.

"Anggarannya mencapai Rp 11 triliun (untuk program Kartu Prakerja tahun 2022)," ujar Airlangga dalam jumpa pers virtual yang diselengarakan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rabu (15/12).

Nantinya, Airlangga menjelaskan mekanisme pelaksanaan program tetap sama dengan tahun ini. Yaitu, untuk semester satu masih menggunakan sistem semi bansos. Kemudan semester kedua dilakukan secara hybrid.

Untuk tahun ini, Airlangga memastikan seluruh penyelenggaraan sudah dilakukan secara baik. Karena, pemerintah melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang betrindak sebagai observer.

Airlangga menyatakan, sejak April 2020 hingga Desember tahun ini sudah ada 11,4 juta warga menerima manfaat Kartu Prakerja.

"27 persen dari penerima yang belum bekerja saat ini sudah bekerja, dan atau menjadi wirausaha,"papar Ketua Umum Partai Golkar ini.

Melihat manfaat yang cukup besar dari program peningkatan skil dan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) dalam negeri, Airlangga teringat pernyataan Ketua KPK, Firli Bahuri, yang menilai Kartu rPrakerja sebagai program yang patut dijadikan contoh dalam hal pelaksanaan program.

"Saya mengutip pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi tahun lalu, yang menyatakan bahwa Kartu Prakerja merupakan base practice yang bisa dijadikan contoh bagi program-program sejenis lainnya," demikian Airlangga.