Berita

Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi/Net

Politik

PPP Khawatir Tanpa Presidential Threshold, Presiden Terpilih Tidak Dapat Dukungan di Parlemen

RABU, 15 DESEMBER 2021 | 12:13 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Keberadaan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden merupakan cara agar seorang presiden terpilih mendapat dukungan di parlemen.

Tanpa ada ambang batas, Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi khawatir kerja presiden terhambat karena tidak mendapat dukungan di parlemen.

“Jangan sampai presiden terpilih nantinya tidak dapat dukungan di parlemen, sehingga akan mnghambat kebijakan yang dibuatnya,” tegas pria yang akrab disapa Awiek itu, Rabu (15/12).


Di satu sisi Awiek menekankan bahwa presidensial threshold merupakan bagian dari bentuk insentif atau penghargaan kepada partai politik yang sudah berjuang di pemilu.

Namun begitu, dia mempersilakan kepada sejumlah pihak yang hendak menggugat ambang batas ini ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Usulan presidensial threshold 0 persen sah-sah saja disampaikan sebagai bagian dari kebebasan berpendapat, termasuk hak mengajukan uji materi ke MK itu juga dilindungi UU,” ujarnya.

Populer

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Penggorengan Saham yang Mau Diberantas Purbaya Dipertanyakan

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:53

Prabowo Izinkan Danantara Rekrut WNA untuk Pimpin BUMN

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:38

Purbaya Klaim Bisa Pantau Rekening Semua Pejabat Kemenkeu

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:34

Di WEF Davos, Prabowo Sebut RI Tak Pernah Sekalipun Gagal Bayar Utang

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:14

Polda Metro Turunkan Puluhan Ribu Personel Siaga Banjir

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:13

KPK Obok-Obok Rumah dan Kantor Bupati Sudewo

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:29

Kemlu RI Tegaskan Tak Ada Kewajiban Bayar Rp16,9 Triliun setelah Gabung Dewan Perdamaian

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:28

Prabowo Resmi Teken Piagam Dewan Perdamaian di Davos

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:07

Wisuda ke-II UNOSO Dihadiri Mahfud MD hingga Rocky Gerung

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:55

KPK: Pengabaian Pengawasan Kredit Bisa Berujung Pidana

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:36

Selengkapnya