Berita

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Martin Manurung/Net

Politik

DPR Dorong Antam Segera Rampungkan Proyek Strategis Nasional

SENIN, 13 DESEMBER 2021 | 08:26 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Keterlibatan PT Aneka Tambang (Antam) dalam menyelesaikan proyek-proyek strategis nasional diharapkan benar-benar mempercepat realisasi pertumbuhan pembangunan negeri ini.

Saat ini, Antam memiliki beberapa proyek strategis nasional, di antaranya hilirisasi nikel melalui proyek pembangunan smelter feronikel di Halmahera Timur berkapasitas 13.500 ton nikel per tahun.

Belum lagi bersama PT Pertamina dan PT PLN membentuk holding Indonesia Battery untuk mengembangkan fasilitas produksi dan pengolahan baterai kendaraan listrik yang terintegrasi dari hulu ke hilir.


"Antam harus menyelesaikan proyek-proyek strategis nasional yang masih memiliki beberapa kendala. Kami siap mendukung Antam supaya progres dari proyek-proyek strategis nasional bisa lebih baik ke depan," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR, Martin Manurung dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/12).

Bagi Martin, dukungan dari semua pihak penting mengingat progres proyek-proyek strategis nasional BUMN secara umum masih lambat. Ke depan kinerja BUMN perlu disertai dengan indikator kinerja kualitas (Quality Performance Indicators/QPI) terkait return on invested capital.

"Jadi bukan hanya sekarang profitnya bisa dilaporkan tinggi, tapi sebenarnya masih kurang agresif melakukan investasi. Padahal proyek tersebut sudah membutuhkan progres lebih cepat, apalagi kalau ada proyek strategis nasional," lanjut politisi Nasdem ini.

Komisi VI DPR, kata dia, ingin melihat BUMN tidak sekadar mempertahankan besarnya keuntungan, melainkan pengoptimalam keuntungan itu sendiri.

"Agar keuntungan lebih optimum, misalnya dengan menjadikan sebagian dari keuntungan itu sebagai invested capital," lanjutnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi VI DPR, Muhammad Haikal berharap perusahaan Antam dapat menambah izin usaha pertambangan yang dianggap masih minim.

"Baik itu melalui eksplorasi yang lebih masif atau pun dengan penambahan IUP," demikian Muhammad Haikal.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya