Berita

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Martin Manurung/Net

Politik

DPR Dorong Antam Segera Rampungkan Proyek Strategis Nasional

SENIN, 13 DESEMBER 2021 | 08:26 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Keterlibatan PT Aneka Tambang (Antam) dalam menyelesaikan proyek-proyek strategis nasional diharapkan benar-benar mempercepat realisasi pertumbuhan pembangunan negeri ini.

Saat ini, Antam memiliki beberapa proyek strategis nasional, di antaranya hilirisasi nikel melalui proyek pembangunan smelter feronikel di Halmahera Timur berkapasitas 13.500 ton nikel per tahun.

Belum lagi bersama PT Pertamina dan PT PLN membentuk holding Indonesia Battery untuk mengembangkan fasilitas produksi dan pengolahan baterai kendaraan listrik yang terintegrasi dari hulu ke hilir.


"Antam harus menyelesaikan proyek-proyek strategis nasional yang masih memiliki beberapa kendala. Kami siap mendukung Antam supaya progres dari proyek-proyek strategis nasional bisa lebih baik ke depan," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR, Martin Manurung dalam keterangan tertulisnya, Senin (13/12).

Bagi Martin, dukungan dari semua pihak penting mengingat progres proyek-proyek strategis nasional BUMN secara umum masih lambat. Ke depan kinerja BUMN perlu disertai dengan indikator kinerja kualitas (Quality Performance Indicators/QPI) terkait return on invested capital.

"Jadi bukan hanya sekarang profitnya bisa dilaporkan tinggi, tapi sebenarnya masih kurang agresif melakukan investasi. Padahal proyek tersebut sudah membutuhkan progres lebih cepat, apalagi kalau ada proyek strategis nasional," lanjut politisi Nasdem ini.

Komisi VI DPR, kata dia, ingin melihat BUMN tidak sekadar mempertahankan besarnya keuntungan, melainkan pengoptimalam keuntungan itu sendiri.

"Agar keuntungan lebih optimum, misalnya dengan menjadikan sebagian dari keuntungan itu sebagai invested capital," lanjutnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi VI DPR, Muhammad Haikal berharap perusahaan Antam dapat menambah izin usaha pertambangan yang dianggap masih minim.

"Baik itu melalui eksplorasi yang lebih masif atau pun dengan penambahan IUP," demikian Muhammad Haikal.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya