Berita

Ketua Bidang Perempuan dan Anak DPP Partai Nasdem, Amelia Anggraini/Net

Politik

Kasus Kekerasan Seksual Kian Memprihatinkan, Nasdem Desak RUU TPKS Segera Diparipurnakan

SENIN, 06 DESEMBER 2021 | 11:36 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang masih saja terjadi membuat publik prihatin. Kasus kekerasan seksual terbaru terjadi di Malang, Jawa Timur, membuat korban mengalami depresi dan nekat bunuh diri.

Merespons situasi yang tengah berkembang, Ketua Bidang Perempuan dan Anak DPP Partai Nasdem, Amelia Anggraini, mendesak agar Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) segera dibahas di tingkat satu antara DPR dan Pemerintah.

“Bisa kita pantau sepanjang bulan ini saja beberapa kasus kekerasan seksual muncul di media dan media sosial. Mau sampai kapan ini terus berulang? Kita perlu mendesak dan mengajak semua elemen bersatu padu agar RUU TPKS segera diparipurnakan untuk segera dibahas dengan pemerintah,” ujar Amelia Anggraini melalui keterangannya, Senin (6/12).


Anggota DPR periode 2014-2019 tersebut menambahkan, urgensi penyelesaian RUU TPKS sudah tidak bisa dipertanyakan lagi.

Namun, Amel begitu ia sering disapa, mengakui kalau pembahasan RUU TPKS ini menghadapi dinamika dan tarik ulur di DPR. Ia berharap semua pimpinan Badan Legislasi (Baleg) dan pimpinan partai dapat mencapai kesepahaman bersama bahwa angka kekerasan seksual yang terus meningkat harus segera dihentikan.

“Pleno Panja sempat tertunda karena dinamika yang terjadi di DPR. Mudah-mudahan tanggal 15 Desember ini Rapat Paripurna DPR mensahkan RUU TPKS sebagai RUU usulan DPR,” harapnya.

Pengesahan RUU TPKS oleh DPR nanti menurut Amel akan membawa oase bagi penyintas kekerasan seksual di seluruh penjuru negeri. Hal ini menunjukan bahwa kerja advokasi terhadap para korban kekerasan seksual tidak sia-sia.

“Sudah enam tahun kita berjuang dan mengawal RUU yang dulu namanya Penghapusan Kekerasan Seksual. Jadi ketika DPR mengetuk palu mensahkan RUU TPKS ini sebagai RUU usulan DPR, kerja keras kita selama ini tidak sia-sia. Tinggal nanti kita kawal terus sejauh mana pembahasan antara DPR dan pemerintah untuk RUU TPKS ini,” demikian Amel.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya