Berita

Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB Luqman Hakim/Net

Politik

Pimpinan Komisi II Minta Pemerintah Tutup Semua Tempat Wisata Selama Libur Nataru

SENIN, 06 DESEMBER 2021 | 10:40 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pemerintah diminta serius dalam mewaspadai adanya Covid-19 varian baru bernama Omicron. Salah satunya dnegan tegas menutup tempat wisata saat libur Hari Raya Natal dan Libur Tahun Baru (Nataru) 2022.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB Luqman Hakim berharap agar penutupan dilakukan mulai tanggal 25 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022 mendatang.

"Untuk memastikan keberhasilan negara menghadapi Omicron dan momentum Nataru, pemerintah harus menetapkan kebijakan penutupan seluruh tempat wisata," kata Luqman kepada wartawan, Senin (6/12).


Selain itu, Luqman juga meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) perlu memberi perintah kepada seluruh pemerintah daerah (Pemda) agar memperkuat pengawasan dengan melibatkan berbagai institusi pemerintah dan organisasi masyarakat setempat.
 
"Perlu upaya ekstra untuk percepatan perluasan vaksinasi kepada masyarakat agar target suntikan vaksin dua dosis populasi untuk 208 juta penduduk dapat segera dicapai," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya