Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M. Tito Karnavian mengunjungi daerah terluar dekat Perairan Natuna, Rabu (24/11)/Repro
Daerah terluar Indonesia yang berada di perbatasan negara bagian utara, khususnya dekat Perairan Natuna, Kepulauan Riau (Kepri), dilakukan peninjauan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD.
Mahfud MD yang datang bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), M. Tito Karnavian, ingin memastikan stabilitas keamanan di wilayah tersebut.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menuturkan, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan agar wilayah NKRI bisa secara terus menerus dirawat dan dipertahankan.
"Saya bersama Mendagri beserta rombongan hadir di sini sebagai pengemban mandat pengelola perbatasan Natuna ini banyak pulau terluar," ujar Mahfud dalam keterangan tertulisnya, Rabu (24/11).
Mahfud yang juga menjabat sebagai Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengaku mendapatkan berbagai masukan dari masyarakat setempat, saat menyambangi Pulau Sekatung tepatnya di Kecamatan Pulau Laut.
Dirinya menyatakan bahwa masyarakat menginformasikan terkait dengan pengelolaan daerah yang mesti ditingkatkan, salah satunya dengan penyediaan infrastruktur.
Selain itu, dirinya juga menerima laporan tentang kinerja aparatur pemerintahan setempat, khususnya soal pencapaian pembangunan oleh kepala daerahnya.
"Kami dengar dari masyarakat dan koordinasi dengan pemerintah setempat tentang tugas membangun daerah mana yang dilakukan oleh Camat, mana yang dilakukan oleh Bupati, mana yang dilakukan oleh Gubernur, BNPP, atau pemerintah pusat," tuturnya.
Ditambahkan oleh Tito Karnavian selaku Kepala BNPP, yang memastikan pembangunan di daerah terluar akan menjadi perhatian khusus pemerintah, termasuk di wilayah Provinsi Kepri.
"Prinsipnya kita hadir untuk penguatan pembangunan di sana, penguatan ekonomi, di pulau terluar Kepulauan Riau," kata Tito.
Mantan Kapolri ini menegaskan, pemerintah pusat akan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk bisa memastikan pembangunan di daerah-daerah bisa berjalan efektif.
"Kami akan koordinasikan lintas kementerian dan lembaga," demikian Tito.
