Berita

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher/Net

Politik

Pemerintah Harus Segera Periksa Penyebab Program Vaksinasi Melandai

RABU, 24 NOVEMBER 2021 | 08:57 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah harus segera mencari tahu alasan di balik melandainya program vaksinasi dalam tiga pekan terakhir. Ini lantaran banyak daerah yang belum mencapai target 2 juta dosis per bulan.

“Pemerintah harus memeriksa faktor penyebabnya. Penurunan ini akan berdampak pada target capaian herd immunity, padahal kita masih sedang berlomba dengan transmisi virus," ujar anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher kepada wartawan, Rabu (24/11).

Jika keraguan masyarakat pada jenis vaksin selain Sinovac menjadi penyebabnya, maka Netty meminta agar pemerintah melakukan sosialisasi secara masif. Sehingga tidak terjadi penolakan dari masyarakat.


"Seharusnya ini dimitigasi sejak awal dengan memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa vaksin lain, seperti, AstraZaneca dan Pfizer, yang sudah mendapat EUA juga aman," ujarnya.

"Gandeng pihak-pihak yang memiliki pengaruh di tengah masyarakat. Jadikan mereka sebagai promotor yang secara tidak langsung bisa 'menggaransi' bahwa vaksin yang disuntikkan itu aman," tambah politisi PKS itu.

Netty mengingatkan pemerintah agar tetap waspada dan menyiapkan langkah antisipasi, utamanya menghadapi agenda natal dan tahun baru.

"Meskipun ada klaim bahwa 80 persen penduduk telah terinfeksi varian Delta melalui vaksinasi, namun bukan berarti kita aman dari ancaman gelombang ketiga. Sebab imunitas alamiah yang terbentuk tidak bisa diandalkan  jika yang menyerang adalah strain virus  baru," ujarnya.

Langkah antisipasi yang harus diperhatikan pemerintah, kata Netty,  antara lain dengan memperhatikan pengetatan mobilitas penduduk, menggenjot vaksinasi dan disiplin prokes.

"Jangan sampai masyarakat lengah dan lupa prokes karena merasa sudah aman, dan akibatnya kita menuai gelombang ketiga,” demikian Netty.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya