Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay/Net

Politik

Pandemi Belum Pasti Kapan Berakhir, Pemerintah Didesak Segera Pakai Vaksin Dalam Negeri

SELASA, 23 NOVEMBER 2021 | 09:51 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah didesak untuk segera menggunakan vaksin produksi dalam negeri. Penggunaan produksi lokal diyakini mendatangkan manfaat lebih besar. Apalagi, pandemi akibat virus Covid-19 ini belum diketahui pasti kapan akan berakhir.

Desakan itu disampaikan langsung anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam menyikapi program vaksinasi yang harus rutin dilaksanakan masyarakat guna mencegah terpaparnya pandemi Covid-19.

Saleh menerangkan pada saat rapat dengar pendapat (RDP) soal vaksin ini di DPR yang dihadiri oleh Dirjen P2P, Dirjen Farmalkes, IDAI, ITAGI, dan HOGI, pihaknya juga menanyakan soal progres vaksin produksi dalam negeri.


“Saya dengar, telah ada vaksin produksi dalam negeri yang telah mendapatkan EUA dari BPOM. Nah, ini kan peluang besar untuk memenuhi kebutuhan vaksin secara nasional. Kalau sudah mendapatkan EUA, berarti vaksin tersebut telah melewati seluruh tahapan riset yang ketat. Termasuk sejumlah uji klinis yang dipersyaratkan. Sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (23/11).

Ketua Fraksi PAN DPR RI ini menerangkan ada beberapa alasan mengapa penggunaan vaksin produk lokal ini mendesak. Pertama, Indonesia harus benar-benar berdaulat dalam hal pemenuhan kebutuhan vaksin Covid-19. Sejauh ini, Indonesia telah banyak menghabiskan anggaran untuk membeli vaksin dari negara lain.

"Nah, kalau kita memakai produk lokal, maka anggaran yang cukup besar itu tidak lari ke luar negeri. Selain pajak, anggaran tersebut diyakini juga bisa dimanfaatkan untuk membangkitkan roda perekonomian kita,” imbuhnya.

Yang kedua, lanjut Saleh, kebutuhan vaksin dalam negeri akan sangat besar mengingat adanya rencana pemerintah untuk memberikan booster ketiga pada awal tahun 2022.

Apalagi, menurut penjelasan Kemenkes, kalau semua target sasaran dijangkau, masih dibutuhkan ratusan juta dosis vaksin.

"Kebutuhan vaksin ini akan terus berlanjut. Kemarin dijelaskan bahwa efektivitas vaksin hanya 6 bulan. Setelah itu, dibutuhkan suntikan dosis baru lagi. Kalau ini terus berlanjut, tentu akan sangat berat jika kita terus berharap dari negara lain,” tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya