Berita

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay/Net

Politik

Pandemi Belum Pasti Kapan Berakhir, Pemerintah Didesak Segera Pakai Vaksin Dalam Negeri

SELASA, 23 NOVEMBER 2021 | 09:51 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah didesak untuk segera menggunakan vaksin produksi dalam negeri. Penggunaan produksi lokal diyakini mendatangkan manfaat lebih besar. Apalagi, pandemi akibat virus Covid-19 ini belum diketahui pasti kapan akan berakhir.

Desakan itu disampaikan langsung anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam menyikapi program vaksinasi yang harus rutin dilaksanakan masyarakat guna mencegah terpaparnya pandemi Covid-19.

Saleh menerangkan pada saat rapat dengar pendapat (RDP) soal vaksin ini di DPR yang dihadiri oleh Dirjen P2P, Dirjen Farmalkes, IDAI, ITAGI, dan HOGI, pihaknya juga menanyakan soal progres vaksin produksi dalam negeri.


“Saya dengar, telah ada vaksin produksi dalam negeri yang telah mendapatkan EUA dari BPOM. Nah, ini kan peluang besar untuk memenuhi kebutuhan vaksin secara nasional. Kalau sudah mendapatkan EUA, berarti vaksin tersebut telah melewati seluruh tahapan riset yang ketat. Termasuk sejumlah uji klinis yang dipersyaratkan. Sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (23/11).

Ketua Fraksi PAN DPR RI ini menerangkan ada beberapa alasan mengapa penggunaan vaksin produk lokal ini mendesak. Pertama, Indonesia harus benar-benar berdaulat dalam hal pemenuhan kebutuhan vaksin Covid-19. Sejauh ini, Indonesia telah banyak menghabiskan anggaran untuk membeli vaksin dari negara lain.

"Nah, kalau kita memakai produk lokal, maka anggaran yang cukup besar itu tidak lari ke luar negeri. Selain pajak, anggaran tersebut diyakini juga bisa dimanfaatkan untuk membangkitkan roda perekonomian kita,” imbuhnya.

Yang kedua, lanjut Saleh, kebutuhan vaksin dalam negeri akan sangat besar mengingat adanya rencana pemerintah untuk memberikan booster ketiga pada awal tahun 2022.

Apalagi, menurut penjelasan Kemenkes, kalau semua target sasaran dijangkau, masih dibutuhkan ratusan juta dosis vaksin.

"Kebutuhan vaksin ini akan terus berlanjut. Kemarin dijelaskan bahwa efektivitas vaksin hanya 6 bulan. Setelah itu, dibutuhkan suntikan dosis baru lagi. Kalau ini terus berlanjut, tentu akan sangat berat jika kita terus berharap dari negara lain,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Setengah Logistik Indonesia Bertumpu di Tanjung Priok

Selasa, 14 April 2026 | 05:58

Dana asing ke NGO Rawan jadi Alat Kepentingan Global

Selasa, 14 April 2026 | 05:46

Mantan Pj Bupati Tapteng Jabat Kajati Sultra

Selasa, 14 April 2026 | 05:23

BGN Luruskan Info Beredar soal Pengadaan Barang Operasional MBG

Selasa, 14 April 2026 | 04:59

Ke Mana Arah KDKMP?

Selasa, 14 April 2026 | 04:30

Anak Asuh Kurniawan DY Sukses Bungkam Timor Leste 4-0

Selasa, 14 April 2026 | 04:15

Komisi XIII DPR: LPSK Resmi jadi Lembaga Negara

Selasa, 14 April 2026 | 03:53

Pentagon Ungkap Isi Pertemuan Menhan RI dan Menteri Perang AS soal Kemitraan

Selasa, 14 April 2026 | 03:35

Ganggu Iklim Usaha, Wacana Penghentian Restitusi Pajak Perlu Ditinjau Kembali

Selasa, 14 April 2026 | 03:15

Mantan Dirdik Jampidsus Kejagung Jabat Kajati Jatim, Ini Profilnya

Selasa, 14 April 2026 | 02:45

Selengkapnya