Berita

Kantor Majelis Ulama Indonesia/Net

Politik

Saran Anshor NU, MUI Bersih-bersih Internal dengan Gandeng BIN dan BNPT

MINGGU, 21 NOVEMBER 2021 | 13:46 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) diminta untuk melakukan bersih-bersih internal setelah seorang pengurusnya ditangkap Detasemen Khusus 88 Antiteror karena diduga terlibat jaringan terorisme.

Ketua Gerakan Pemuda Anshor, Luqman Hakim menilai bersih-bersih tersebut perlu dilakukan agar MUI terhindar dari para penyusup gerakan radikal dan jihadis yang merusak citra MUI itu sendiri.

“Untuk memastikan agar siapapun yang sekarang duduk di kepengurusan MUI di seluruh bidang pusatnya itu betul-betul terhindar jauh dari kemungkinan dia terpapar paham radikal dan terorisme. Lebih baik MUI sendiri yang melakukan upaya bersih-bersih ke dalam,” kata Luqman dalam acara diskusi virtual Crosschek bertemakan “MUI Disusupi JI?”, Minggu (21/11).


Dalam rangka bersih-bersih itu, Luqman menyarankan agar MUI menggandeng Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penggulangan Teroris (BNPT), dan Detasemen Khusus 88 Antiteror untuk melakukan profiling baik untuk pengurus pusat maupun daerah.

Dia menambahkan dengan adanya profiling di internal MUI, maka ke depannya MUI akan lebih selektif lagi dalam merekrut orang-orang yang diduga pernah terlibat dalam kelompok jihadis.

"Saya paham MUI memiliki keterbatasan-keterbatasan untuk melakukan identifikasi melacak rekam jejak seseorang. Penting menggandeng BIN, BNPT, Densus 88 untuk bersih-bersih ke dalam sekarang,” tegasnya.

Secara khusus, politisi PKB ini meminta MUI untuk hati-hati mengisi pos bagian fatwa dan bagian keuangan.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Setengah Logistik Indonesia Bertumpu di Tanjung Priok

Selasa, 14 April 2026 | 05:58

Dana asing ke NGO Rawan jadi Alat Kepentingan Global

Selasa, 14 April 2026 | 05:46

Mantan Pj Bupati Tapteng Jabat Kajati Sultra

Selasa, 14 April 2026 | 05:23

BGN Luruskan Info Beredar soal Pengadaan Barang Operasional MBG

Selasa, 14 April 2026 | 04:59

Ke Mana Arah KDKMP?

Selasa, 14 April 2026 | 04:30

Anak Asuh Kurniawan DY Sukses Bungkam Timor Leste 4-0

Selasa, 14 April 2026 | 04:15

Komisi XIII DPR: LPSK Resmi jadi Lembaga Negara

Selasa, 14 April 2026 | 03:53

Pentagon Ungkap Isi Pertemuan Menhan RI dan Menteri Perang AS soal Kemitraan

Selasa, 14 April 2026 | 03:35

Ganggu Iklim Usaha, Wacana Penghentian Restitusi Pajak Perlu Ditinjau Kembali

Selasa, 14 April 2026 | 03:15

Mantan Dirdik Jampidsus Kejagung Jabat Kajati Jatim, Ini Profilnya

Selasa, 14 April 2026 | 02:45

Selengkapnya