Utang Negara Meningkat Karena Pemerintah Tak Lakukan Check and Balances

Penerapan check and balances menjadi salah satu poin penting dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Ketika check and balances tidak diterapkan dengan baik oleh pemerintah, demokrasi pun bisa ikut terseret.

Menurut Rektor Universitas Paramadina, Prof Didik J Rachbini, demokrasi di Indonesia memiliki caranya sendiri untuk menjadi baik dan buruk. Didik mencontohkan penunjukkan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan meski saat Pilpres menjadi rival bagi Joko Widodo.

Masuknya Prabowo ke pemerintahan merupakan bagian dari demokrasi yang baik, kata Didik.

"Ya enggak?  Itu style. Jadi menurut saya selama tidak ilegal dalam arti itu suatu trik strategi, menurut saya enggak apa-apa. Kelemahannya muncul karena tidak ada check and balances,” kata Didik di gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (16/11).

Ekonom senior ini menambahkan, tidak adanya check and balances di pemerintahan, telah membuat penambahan utang negara secara drastis.

Pada 2019 obligasi RI adalah sebesar Rp 625 triliun. Namun, tanpa basa basi karena Covid-19, utang negara langsung bertambah menjadi Rp 1.220 trilliun. Hal itu menurut Didik lantaran tidak adanya check and balances.

“Ini gila. Di Jerman itu untuk nambah pengeluaran bagi masyarakat apakah itu 500 juta euro atau 1 juta euro debatnya enggak karu-karuan,” ujarnya.

"Apalagi sekarang enggak ada kunjungan, enggak ada macem-macem itu bisa Rp 500-600 triliun, itu dulu dipakai. Sekarang pada masa krisis enggak ada hambatan apa-apa dalam dana, bahkan jorjoran. Di akhir tahun ini harus 10 kali datang ke daerah-daerah, ini perilaku yang merusak wilayah negara dan wilayah BUMN. Jadi BUMN kena getahnya itu,” tutup Didik J Rachbini.