Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan/Net
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan penegakan hukum lainnya untuk membentuk gugus tugas memproses hukum yang membuat pelabuhan di Indonesia inefisiensi.
Hal itu disampaikan oleh Luhut saat menjadi Keynote Speech di acara Bincang Stranas PK bertajuk "Memangkas Waktu dan Biaya di Pelabuhan" yang disiarkan langsung di akun YouTube Stranes PK Official, Kamis (11/11).
Luhut mengatakan, berdasarkan hasil tinjauan lapangan oleh tim Stranas PK dan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, masih terdapat sistem pelayanan yang tumpang tindih di pelabuhan.
"Kemarin dalam rapat itu kami sepakati satu, ini sumber korupsi yang besar, jadi saya minta Pak Firli KPK dengan kami bekerjasama bahu membahu mengatasi ini," ujar Luhut seperti dikutip
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (11/11).
Luhut meminta dibuatkan satu sistem agar pelabuhan di Indonesia menjadi efisien. Karena saat ini masih terdapat data-data yang tidak transparan, indikasi penyalahgunaan wewenang, dan potensi kerugian negara yang cukup besar.
Apalagi, dalam studi kasus salah satu pelabuhan di Indonesia menunjukkan bahwa potensi kehilangan penerimaan negara pada 2020 mencapai Rp 5 miliar dari satu pelabuhan.
"Saya pikir penataan pelabuhan dapat berkontribusi sangat signifikan, sehingga saya berharap kita semua mengambil langkah untuk mengefisienkan pelabuhan dengan mengadopsi
best practice management pelabuhan yang efisien," jelas Luhut.
Luhut pun membandingkan pengelolaan pelabuhan di Indonesia dengan Abu Dhabi dan Singapura yang lebih efisien.
"Kenapa kita tidak? Nah pertanyaan itu harus datang pada hati kita. Apa bangsa ini mau jadi bangsa pecundang terus? Saya kira tidak, kita bangsa besar, kita sudah buktikan kemarin betapa kita bisa menangani kasus-kasus besar dan bisa menjadi perhatian dunia," tegas Luhut.
Pemerintah pun telah menyusun rencana aksi penataan ekonomi logistik nasional dalam Inpres 5/2020 guna menyelaraskan arus lalulintas barang, dokumen internasional, serta kedatangan sarana pengangkut hingga barang tiba di gudang.
"Rencana aksi ini berorientasi pada kerjasama antarinstansi pemerintah dan swasta melalui pertukaran data, simplifikasi proses, penghapusan revitisi dan duplikasi serta didukung oleh sistem teknologi informasi yang mencakup seluruh proses logistik terkait. Di samping itu perlu ada peningkatan kualitas dan kapasitas SDM," terang Luhut.
Luhut juga menyampaikan, dalam penataan ekosistem logistik terdapat tiga kata kunci, yaitu meningkatkan produktivitas, meningkatkan daya saing, dan menciptakan peluang.
"Kesemuanya itu dapat diciptakan melalui penggunaan satu platform digital yang nantinya akan menurunkan billing time, menurunkan biaya, meningkatkan kepercayaan dari pengguna jasa termasuk investor," jelas Luhut.
Luhut pun berharap peran dari KPK untuk mengawasi semua karena akan menjadi
success story yang luar biasa bagi republik, KPK dan semuanya jika bisa membuat pelabuhan efisien ke depan.
Karena, berdasarkan hasil monitoring di lapangan, delay masih mendapat perhatian karena belum direalisasikan misalnya digitalisasi belum mencapai level seperti Tanjung Priok.
"Ini saya mohon KPK nanti dengan Kejaksaan, dengan Polisi, ayo kita ramai-ramai membentuk
task force untuk monitor ini. Ini yang saya kira bagus dipenjarakan, sudah jelas orang-orang ini masih macam-macam, saya kira saya sudah bilang Pak Pahala kemarin, ayo kita bawa orang-orang kayak gini yang sudah jelas merusak sistem kita, diganti atau dipenjarakan," tegas Luhut.
