Berita

Presiden Joe Biden/Net

Dunia

Jalan Usaha Kian Tersendat, Pebisnis Kuba Minta Joe Biden Segera Cabut Sanksi AS

SELASA, 09 NOVEMBER 2021 | 14:40 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Para pengusaha di Kuba mengeluhkan dampak sanksi AS yang sangat berpengaruh terhadap bisnis mereka, terutama di tengah serangan pandemi yang menghancurkan sektor ekonomi. Dalam sebuah surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden AS Joe Biden, Senin (8/11), mereka mendesak agar AS mencabut sanksi tersebut.

"Kami meminta Anda untuk merenungkan dampak kebijakan pemerintahan Anda saat ini terhadap Kuba, yang secara signifikan merugikan bisnis dan keluarga kami," isi surat terbuka itu yang ditandatangani oleh  247 pengusaha, seperti dilaporkan AFP.

Mereka saat ini kesulitan membangun bisnis yang menjadi tulang punggung keluarga. Sanksi AS telah merenggut jalan cerah usaha mereka. Ketika ekonomi kian suram, ancaman emigrasi tidak terelakkan. Para pebisnis dan anak-anak muda bisa segera meninggalkan Kuba untuk mencari kehidupan yang lebih baik.


"Melalui bisnis kami, kami bekerja untuk membangun masa depan ekonomi yang kuat bagi keluarga kami sehingga orang Kuba yang giat tidak merasa perlu untuk beremigrasi untuk mendapatkan pekerjaan yang bermanfaat dan kemakmuran ekonomi," lanjut surat itu.

Pandemi virus corona dan sanksi yang diperketat di bawah mantan presiden AS Donald Trump telah memukul Kuba dengan krisis ekonomi terburuknya sejak 1993. Sebanyak 250.000 usaha kecil gulung tikar dalam beberapa bulan terakhir.

Kuba telah berada di bawah sanksi AS sejak tahun 1962. Sektor swasta sempat mengalami ledakan singkat selama periode pemulihan hubungan politik di bawah pemerintahan AS Barack Obama.

Biden telah berjanji selama kampanye pemilihannya untuk membalikkan sanksi tertentu yang diperketat di bawah Trump, tetapi Kuba diharapkan untuk menerapkan reformasi hak asasi manusia sebagai imbalannya.

Pihak berwenang Kuba telah dituduh oleh pengawas hak asasi manusia atas pelanggaran hak asasi manusia biasa, termasuk penahanan sewenang-wenang terhadap para pembangkang, pengadilan yang tidak adil dan pelanggaran kebebasan berbicara dan berkumpul.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

UPDATE

Roy Suryo dan dr. Tifa Dirawat di RS Polri atas Rekomendasi Dokter

Sabtu, 20 Juni 2026 | 08:10

Israel Bom Lebanon Selatan, 16 Tewas di Tengah Sengkarut Gencatan Senjata

Sabtu, 20 Juni 2026 | 07:57

Pemulangan Haji 2026 Tembus 121 Ribu Orang, Ratusan Kloter Sudah Tiba di Tanah Air

Sabtu, 20 Juni 2026 | 07:50

Emas dan Perak Tertekan Dolar AS

Sabtu, 20 Juni 2026 | 07:38

Indonesia Tetap di Jalur Emerging Market, Airlangga Janji Tuntaskan Reformasi

Sabtu, 20 Juni 2026 | 07:19

STOXX 600 Terkoreksi, Saham Barang Mewah di Zona Merah

Sabtu, 20 Juni 2026 | 07:06

Pasokan Batu Bara untuk Pembangkit Listrik Harus Aman, Ini Solusinya

Sabtu, 20 Juni 2026 | 06:58

Saat Negara dan Masyarakat Berbenah

Sabtu, 20 Juni 2026 | 06:40

Pemerintah RI Diminta Serius Selamatkan ABK Indonesia yang Disandera Perompak Somalia

Sabtu, 20 Juni 2026 | 06:12

Dilema Tuntutan Mahasiswa

Sabtu, 20 Juni 2026 | 05:55

Selengkapnya