Berita

Presiden Joe Biden/Net

Dunia

Jalan Usaha Kian Tersendat, Pebisnis Kuba Minta Joe Biden Segera Cabut Sanksi AS

SELASA, 09 NOVEMBER 2021 | 14:40 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Para pengusaha di Kuba mengeluhkan dampak sanksi AS yang sangat berpengaruh terhadap bisnis mereka, terutama di tengah serangan pandemi yang menghancurkan sektor ekonomi. Dalam sebuah surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden AS Joe Biden, Senin (8/11), mereka mendesak agar AS mencabut sanksi tersebut.

"Kami meminta Anda untuk merenungkan dampak kebijakan pemerintahan Anda saat ini terhadap Kuba, yang secara signifikan merugikan bisnis dan keluarga kami," isi surat terbuka itu yang ditandatangani oleh  247 pengusaha, seperti dilaporkan AFP.

Mereka saat ini kesulitan membangun bisnis yang menjadi tulang punggung keluarga. Sanksi AS telah merenggut jalan cerah usaha mereka. Ketika ekonomi kian suram, ancaman emigrasi tidak terelakkan. Para pebisnis dan anak-anak muda bisa segera meninggalkan Kuba untuk mencari kehidupan yang lebih baik.


"Melalui bisnis kami, kami bekerja untuk membangun masa depan ekonomi yang kuat bagi keluarga kami sehingga orang Kuba yang giat tidak merasa perlu untuk beremigrasi untuk mendapatkan pekerjaan yang bermanfaat dan kemakmuran ekonomi," lanjut surat itu.

Pandemi virus corona dan sanksi yang diperketat di bawah mantan presiden AS Donald Trump telah memukul Kuba dengan krisis ekonomi terburuknya sejak 1993. Sebanyak 250.000 usaha kecil gulung tikar dalam beberapa bulan terakhir.

Kuba telah berada di bawah sanksi AS sejak tahun 1962. Sektor swasta sempat mengalami ledakan singkat selama periode pemulihan hubungan politik di bawah pemerintahan AS Barack Obama.

Biden telah berjanji selama kampanye pemilihannya untuk membalikkan sanksi tertentu yang diperketat di bawah Trump, tetapi Kuba diharapkan untuk menerapkan reformasi hak asasi manusia sebagai imbalannya.

Pihak berwenang Kuba telah dituduh oleh pengawas hak asasi manusia atas pelanggaran hak asasi manusia biasa, termasuk penahanan sewenang-wenang terhadap para pembangkang, pengadilan yang tidak adil dan pelanggaran kebebasan berbicara dan berkumpul.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Biodigester Komunal Sampah Organik Dibangun di Rusunawa

Rabu, 12 Agustus 2026 | 06:11

Polisi Harus Usut Promosi Miras Berkedok Challenge Hafalan Al-Qur'an

Rabu, 12 Agustus 2026 | 06:06

Wisata Probolinggo Jadi Alternatif Usai Bromo Ditutup

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:48

Peluang Besar Jakarta Gaet Investor Lewat JAFEX 2026

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:25

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Layanan Publik Pemda Harus Tetap Berjalan Meski Keadaan Sulit

Rabu, 12 Agustus 2026 | 04:31

Jangan-jangan Gibran Punya Ijazah Sarjana Tanpa Ijazah SMA

Rabu, 12 Agustus 2026 | 04:27

Challenge Hafalan Qur'an demi Miras Melukai Hati Umat Islam

Rabu, 12 Agustus 2026 | 04:10

Abdoel Moeis: Sastrawan, Wartawan, Pahlawan

Rabu, 12 Agustus 2026 | 03:34

Dokter Tifa Ajak Rakyat Hadiri Sidang Praperadilan di PN Jaksel

Rabu, 12 Agustus 2026 | 03:06

Selengkapnya