PM Jepang Tunjuk Jenderal yang Keras Terhadap China Soal Uighur sebagai Penasihat HAM

Gesekan antara Jepang dan China diperkirakan akan kembali terjadi setelah Perdana Menteri Fumio Kishida menunjuk mantan menteri pertahanan Jepang,  yang dikenal kritis terhadap perlakuan China terhadap etnis Uighur sebagai penasihat khusus untuk masalah hak asasi manusia.

Seorang juru bicara pemerintah mengatakan bahwa penunjukkan Nakatani kemungkinan akan dilakukan saat Jepang melalukan sesi parlemen khusus akhir pekan ini.

Nakatani, yang mengepalai kelompok lintas partai pembuat undang-undang tentang kebijakan China, telah menjadi advokat bagi Jepang untuk bergabung dengan negara-negara demokrasi besar lainnya dalam menjatuhkan sanksi terhadap China dan lainnya atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Dia telah menyusun undang-undang untuk membuat tindakan seperti itu terjadi.

“Saya berharap dapat menggunakan pengalaman dan pengetahuan yang saya peroleh sebagai politisi yang telah bekerja secara intensif dalam isu-isu yang melibatkan hak asasi manusia,” kata Nakatani kepada wartawan setelah bertemu Kishida, seperti dikutip dari Taipei Times, Selasa (9/11).


Tahun lalu, Nakatani termasuk di antara sekelompok anggota parlemen senior dari delapan negara demokrasi, termasuk AS, yang meluncurkan aliansi lintas-parlemen untuk melawan apa yang mereka katakan sebagai ancaman pengaruh China yang semakin besar terhadap perdagangan global, keamanan dan hak asasi manusia.

Penunjukkan Nakatani juga sudah mendapat reaksi dari Pemerintah China.

“Pengangkatan pejabat oleh pemerintah Jepang merupakan urusan internal Jepang. Saya tidak punya komentar. Saya ingin menekankan bahwa urusan dalam negeri China tidak mengizinkan campur tangan asing,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin dalam jumpa pers reguler di Beijing.

China telah membantah menganiaya minoritas Muslim Uighur, menggambarkan kebijakannya sebagai upaya untuk mencegah ekstremisme, memerangi terorisme, dan mengurangi kemiskinan. Ia telah marah pada kritik atas dugaan pelanggaran hak sebagai bermotif politik.