Berita

Ketua KPK Firli Bahuri saat membuka webinar Mencegah Korupsi: Mengikis Suap di Perizinan Perumahan/Ist

Hukum

Bersama Menteri PUPR, Ketua KPK Gelar Webinar Mengikis Korupsi Suap Perizinan Perumahan

SELASA, 02 NOVEMBER 2021 | 15:07 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Sektor perumahan merupakan sub sektor infastruktur menjadi salah satu prioritas yang fokus untuk dikerjakan oleh KPK. Sejalan hal tersebut, KPK memiliki perhatian khusus terhadap sektor perumahan, lantaran sektor tersebut memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian. Setidaknya terlihat dari keterkaitan sektor perumahan dengan 174 industri yang ada di Indonesia.

Demikian antara lain disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri saat membuka Webinar Mencegah Korupsi: Mengikis Suap di Perizinan Perumahan, secara daring, Selasa siang (2/11).

Hadir dalam acara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Dirjen Perumahan PUPR Khalwi Abdul Hamid, serta Walikota Makassar, Ramadhan Pomanto, Walikota Tangerang Selatan Benyamin Davnie dan Walikota Depok Muhammad Idris. Sementara dari sisi stake holder terkait antara lain, Ketua Realestate Indonesia (REI) Totok Lusida, Ketua Apersi Junaidi Abdullah.


Firli menyatakan bahwa sektor perumahan ini sangat berkotribusi dengan pemerintah, terkait dengan peyediaan rumah rakyat, penyediaan infrastruktur, meningkatkan PAD dan penerimaan pajak. Disamping itu, kata Firli, sektor ini turut berkontribusi terhadap lingkungan sekitar berupa penyerapan tenaga kerja, peningkatan kualitas lingkungan dan peningkatan ekonomi lokal.

“Yang Paling penting kehadiran proyek perumahan akan mendorong pertumbuhan investasi baru di kawasan sekitarnya,” kata Firli.

Oleh karenannya, Firli menekankan, tema Webinar bagaimana mengikis suap di perizinan perumahan ini merupakan awalan bagi Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) yang berada di bawah Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring yang bertugas menyiapkan rumusan kebijakan dan melaksanakan pencegahan korupsi melalui pembangunan budaya kerja, regulasi dan sistem serta pelaksanaan akreditasi antikorupsi.

“Webinar ini awalan bagi Direktorat Antikorupsi Badan Usaha untuk memberikan wadah diskusi sosialisasi regulasi, impelementasi dan tantangan antara pelaku usaha, pemerintah daerah dan pembuat kebijakan,” ungkap Firli.

Firli menekankan bahwa berbagai upaya yang dilakukan oleh KPK saat ini merupakan wujud nyata keseriusan segenap anak bangsa untuk melawan salah satu masalah bangsa yang sangat berbahaya dan sering kali terjadi yakni korupsi.

“Korupsi harus sama-sama kita berantas dari NKRI, tidak ada peluang bagi korupsi untuk ada di tengah kita,” pungkas Firli menekankan.



Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

Pajak Karbon Motor Bensin Bisa Tekan Emisi dan Ketergantungan Impor BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:25

Istana Sampaikan Duka Cita atas Gempa NTT, Gerak Cepat Lakukan Penanganan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:19

Gempa NTT: Gudang Bulog Hancur, Manggarai Butuh 30 Ton Beras

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:02

Akses Jalan Rusak, Komisi V DPR Minta Evakuasi Via Udara Jangkau Korban Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 14:00

Gempa NTT, Komisi V DPR Minta BMKG-Basarnas Konsolidasikan Bantuan SAR dari Provinsi Terdekat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:55

Persiapan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka Capai 99 Persen

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:52

Update Gempa NTT: 14 Warga Meninggal Dunia

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:41

Purbaya Sebut Dana Transfer ke Daerah Naik Jadi Rp735 Triliun Tahun Depan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:38

Komisi V DPR Minta BMKG Aktif Update Situasi Gempa NTT

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:32

Terkuak! Alasan Kapal Pesiar Mewah Haji Isam Dipasangi Logo Kemhan

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 13:17

Selengkapnya