Berita

Ilustrasi vaksinasi/Ist

Politik

MUI: Percepatan Cakupan Vaksinasi Covid-19 Kepentingan Umat Islam

RABU, 27 OKTOBER 2021 | 03:06 WIB | LAPORAN: DARMANSYAH

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengingatkan bahwa percepatan cakupan vaksinasi Covid-19 adalah kepentingan umat Islam. Sebab, vaksinasi jadi salah satu cara mengatasi pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung 1,5 tahun. Selama pandemi, kehidupan ulama dan umat amat terdampak.

Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal MUI, KH Arif Fahrudin, dalam webinar “Penguatan Peran Da’i Milenial dalam Kebangkitan Dari Dampak Covid-19” yang diselenggarakan MUI bersama Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Selasa (26/10).

Arif mengatakan, ulama bukan faktor pendukung dalam upaya vaksinasi. Ulama justru salah satu faktor penting percepatan vaksinasi.


“Berobat hukumnya wajib. Vaksinasi ini ikhtiar berobat. Dalam konsep ini, vaksinasi bertemu dengan kepentingan hukum Islam. Vaksinasi bukan hanya kepentingan pemerintah,” ujar Arif.

Ia menambahkan, vaksinasi menjadi kepentingan ulama dan umat Islam. Sebab, dalam konteks Indonesia, korban terbesar pandemi adalah umat Islam. Ada ribuan ulama dan ratusan ribu umat meninggal karena Covid-19. Jutaan lain juga terinfeksi virus ini.

“Covid-19 ini bahaya nyata,” ujarnya.

Arif pun mengajak para ulama dan da’i untuk menyukseskan vaksinasi dan terus mengingatkan protokol kesehatan. Dengan kedua langkah itu, diharapkan pandemi bisa diatasi.

Sementara itu, Ketua Komisi Fatwa MUI KH Ahmad Zubaidi menyampaikan, memang ada fakta menyedihkan di tengah pandemi di Indonesia. Ada sejumlah da’i membahayakan umat dengan melarang protokol kesehatan hingga memprovokasi penolakan terhadap vaksinasi.

Padahal, MUI telah mengeluarkan aneka fatwa jelas terkait pandemi ini. Sayangnya, fatwa-fatwa itu tidak dijadikan rujukan.

“Fatwa itu disusun oleh ulama berdasarkan pertimbangan matang. Ulama yang mewakili berbagai organisasi umat,” ujarnya.

Ia mengajak ulama dan da'i tidak segan menegur umat yang mengabaikan protokol kesehatan.

“Saya kalau bertemu umat di masjid tidak pakai masker, saya tegur. Kalau membantah, saya ajak dialog,” tegasnya. “Urusan da’i bukan hanya menyampaikan soal mengaji. Keselamatan umat juga bagian tugas da’i.”

Masalah pandemi, sudah ada banyak penjelasan dari para pakarnya baik dari segi Syariah ataupun saintis. Para da'i diajak untuk mengacu kepada penjelasan-penjelasan utuh itu.

“Jangan sepotong-sepotong agar tidak menimbulkan mudharat,” ujarnya.

KH Ahmad mengingatkan, protokol kesehatan harus tetap diterapkan secara ketat. Sebab, pandemi belum benar-benar selesai.

“Tugas da’i untuk selalu menyampaikan ini kepada umat,” kata dia.

Para da’i juga diingatkan untuk menghindari materi-materi provokatif, hoax, dan tidak terverifikasi. Sebab, masih ada oknum penceramah yang menyebarkan materi yang tidak jelas sumbernya dan tidak diverifikasi.

“Tidak akan ada masalah kalau menyampaikan hal yang benar, sumbernya jelas, berdasarkan pemahaman utuh,” terang dia.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya