Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier/Net
Muncul sejumlah nama perusahaan yang menjadi importir alat PCR dan antigen tes di akhir Bulan Juli 2021. Nama-nama perusahaan tersebut diduga menjadi pendorong pemerintah menerbitkan aturan tes PCR untuk para penumpang pesawat.
Nama-nama perusahaan ini yang menjadi importir alat PCR dan antigen ini tersebar di media sosial yang antara lain adalah Badan NAsional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar 68,6 juta dolar Amerika Serikat, PT Jenny Cosmetics (penyedia produk kecantikan dan perawatan tubuh atau kosmetik) dengan nilai impor sebesar 43,6 juta dolar Amerika Serikat.
Kemudian ada kelompok usaha Dexa Group yang khusus melakukan importasi obat terapi Covid-19 tak terkait importasi rapid test maupun PCR, yaitu PT. Beta Pharmacon sebesar 36,4 juta dolar Amerika Serikat.
Lalu, Perusahaan teknologi medis asal Jerman Drager Medical Indonesia sebesar 21,5 juta dolar Amerika Serikat. Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia dengan nilai 21,07 juta dolar Amerika Serikat. Perusahaan tekstil multi nasional PT Pan Brothers 21,07 juta dolar Amerika Serikat.
Selain itu, ada Perusahaan ketel uap PT Trimitra Wisesa Abadi sebesar 20,8 juta dolar Amerika Serikat, serta Perusahaan laboratorium diagnostik molekular PT Sinergi Utama Sejahtera sebesar 20,8 juta dolar Amerika Serikat.
Ada lagi Perusahaan alat kesehatan Cahaya Medical Indonesia sebesar 20,7 juta dolar Amerika Serikat, dan terakhir Pusat Keuangan Kementerian Pertahanan juga melakukan impor dengan nilai mencapai 18,7 juta dolar Amerika Serikat.
Begawan ekonomi Fuad Bawazier menyampaikan pandangannya terkait persoalan PCR ini. Dia menilai, perusahaan yang saat ini tengah dalam keadaan bangkrut beralih menjadi pebisnis PCR karena mendapat limpahan proyek.
"Sependengaran saya bahwa Pan Brothers itu sudah bangkrut, konon ditagih perusahaan Singapore. Terus kenapa bisnis yang menggiurkan ini tidak di serahkan ke BUMN farmasi atau BUMN yang sedang berdarah-darah mengalami kerugian?"ucap Fuad kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (26/10).
Mantan Menteri Keuangan ini meminta agar BUMN tidak memberikan proyek yang bakal merugi, namun memberikan kesempatan kepada perusahaan-perusahaan swasta yang bukan BUMN menikmati bisnis alkes yang saat ini sudah menjadi kebutuhan setiap orang.
"BUMN jangan ditugasi proyek-proyek yang merugi saja. Yang untung di nikmati non BUMN," tutupnya.
