Ketua Komisi V: Kereta Cepat Harus Diaudit dan Disampaikan ke Publik Agar Tidak Mencurigakan

Pemerintah didesak untuk melaporkan hasil audit proyek kereta cepat yang bakal dibangun dalam waktu dekat. Hal ini guna meminimalisir terjadinya kecurigaan dari masyarakat terlebih dana tersebut menggunakan APBN sebagai penyertaan modal bussiness to bussiness (B to B).

Desakan disampaikan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus ketika berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL terkait pembangunan proyek kereta cepat yang menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, Selasa (26/10).

“Itu harus diaudit dulu, kenapa anggarannya membengkak dan sebabnya apa? Kemudian hasil auditnya dilaporkan ke masyarakat, sehingga tidak menjadi sesuatu yang mencurigakan,” tegas Lasarus.

Sebagai wakil rakyat, Lasarus masih bertanya-tanya kenapa anggaran proyek yang dicanangkan era Menteri BUMN Rini Soemarno ini membengkak. Pertanyaan mengerucut pada perencanaan awal yang kemudian menjadi amburadul.

“Orang pasti akan mempertanyakan kenapa anggarannya membengkak begitu besar,” katanya.

Disinggung mengenai APBN andil dalam proyek tersebut, Lasarus tegas menjelaskan bahwa uang negara nantinya akan digunakan sebatas penyertaan modalnya saja, lantaran proyek ini merupakan proyek bisnis dengan bisnis bukan pemerintah dengan pemerintah (G to G).

"Proyek kereta cepat itu penyertaan modal, ya memang pakai duit APBN tapi ini investasi,” tutupnya.