Berita

Anggota Komisi IV DPR RI Ratna Juwita Sari saat mengunjungi Kabupaten Tuban/RMOLJatim

Politik

Minta Mendagri Hapus Aturan PCR bagi Penumpang Pesawat, Legislator PKB: Rakyat Sudah Susah, Jangan Dibuat Susah Lagi

SELASA, 26 OKTOBER 2021 | 02:36 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, diminta untuk segera menghapus aturan penggunaan tes PCR untuk penumpang pesawat. Sebab, aturan itu tidak berpihak kepada masyarakat.

Hal ini disampaikan anggota Komisi IV DPR RI, Ratna Juwita Sari, saat mengunjungi Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dalam rangka sosialisasi produk Informasi Geospasial Peta NKRI, Senin (25/10).

"Terlalu Jakarta Centris," katanya, dikutip Kantor Berita RMOLJatim.


Menurutnya, kebijakan yang mengharuskan masyarakat melakukan tes PCR juga sangat bertentangan dengan upaya pemerintah yang tengah menggencarkan program vaksinasi. Kalau aturan ini terus dibuat maka vaksinasi yang diberikan kepada masyarakat itu tidak ada gunanya.

"Masyarakat kita ini sudah susah, jangan dibikin susah lagi. Biaya tes PCR itu lebih mahal dari pada harga tiketnya, jadi kita minta ini dihapus," tegasnya.

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) ini menambahkan, aturan penggunaan tes PCR bagi para penumpang pesawat hanya berlaku di Indonesia saja.

"Di dunia internasional para penumpang pesawat cukup menunjukkan bukti rapid antigen saja sudah bisa," ungkapnya.

Terkait aturan tes PCR tersebut, Komisi VII DPR RI melalui wakilnya juga sudah menyampaikan usulan agar aturan tersebut direvisi oleh Kemendagri dan Kemenkes.

"Di dunia internasional saja mereka sudah bisa menerima tes antigen, tapi kenapa di Indonesia harus wajib pakai tes PCR?" pungkasnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

UPDATE

Analisis di Balik Penerimaan Eksepsi Dokter Tifa

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:52

Legislator PDIP Desak Pemerintah Benahi Infrastruktur Hulu Migas

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:34

Panglima TNI: Perang Narasi Salah Satu Ancaman Paling Berbahaya Saat Ini

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:17

PABPDSI Kawal Program Nasional Hingga ke Desa Lewat 8 Satgas Asta Cita

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:55

MBG dan Peluang Besar Bangun Ekonomi Desa

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:30

Pemerintah Buka Opsi Biayai Utang Proyek Whoosh Pakai Panda Bond

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:05

Korupsi Pakan Satwa Rp10,2 Miliar, DPR Minta Eks Dirut KBS Dihukum Berat

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:45

Lulus S2 Hukum, Mikael Saragih Ungkap PR Hukum Indonesia Tak Lagi soal Kekurangan UU

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:37

BEM Kristiani Se-Indonesia Desak Kejagung Segera Tangkap Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:16

Polri dan FBI Sepakat Perkuat Kerja Sama Penanganan Kejahatan Transnasional

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:03

Selengkapnya