Berita

Sekjen PBNU, Helmy Faishal Zaini/Net

Politik

PBNU: Pernyataan Menag Yaqut Tidak Pas dalam Membangun Spirit Kenegarawanan

MINGGU, 24 OKTOBER 2021 | 19:02 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Merespons polemik Kementerian Agama (Kemenag) hadiah negara untuk Nahdlatul Ulama (NU), Helmy Faishal Zaini selaku Sekjen PBNU angkat bicara.

Helmy menegaskan bahwa Kemenag hadiah untuk semua agama. Ia meluruskan pernyatan Menag Yaqut Cholil Qoumas yang menyatakan Kemenag hadiah untuk NU.

Lebih lanjut, Helmy mengatakan bahwa penar NU punya peran besar dalam menghapus 7 kata Piagam Jakarta. Namun demikian, Helmy menjelaskan jasa itu tidak kemudian membuat NU boleh semena-mena berkuasa atas Kemenag. Termasuk, merasa punya hak khusus.


Penjelasan lebih lanjut Helmy bahwa peran NU jauh sebelum kemerdekaan telah meletakkan pesantren sebagai pilar pembentuk karakter mental bangsa yang bertumpu kepada akhlaqul karimah.  

Helmy juga mengakui bahwa stakeholder NU adalah yang terbesar di Kemenag. Sebab, Kemenag adalag organ pemerintah yang fungsinya mengatur tentang zakat, haji, madrasah, pesantren dan pendidikan keagamaan.

"Meski demikian, NU tidak memiliki motivasi untuk menguasai ataupun memiliki semacam "privelege" dalan pengelolaan kekusaan dan pemerintahan, karena NU adalah jamiyyah diniyah ijtimaiyyah (organisasi keagamaan dan kemasyarakatan)," demikian kutipan penjelasan yang diunggah Helmy melalui laman Instagram pribadinya, Minggu (24/10).

Helmy juga menguraikan, di prinsip politik NU  membolehkan siapa saja untuk memimpin dan berkuasa. Asalkan mereka memeiliki nilai kepemimpinan yang berlandaskan kepemimpinan harus melahirkan kesejahteraan dan kemaslahatan.

"Dengan segala hormat dan kerendahan hati, tentang pernyataan Pak Menteri Agama (Yaqut Cholil Qoumas) tentu itu hak beliau. Meski saya pribadi dapat menyatakan bahwa komentar tersebut tidak pas dan kurang bijaksana dalam perspektif membangun spirit kenegarawanan," demikian pernyataan Helmy merespons klaim Yaqut.

Terakhir, Politisi PKB itu menyatakan bahwa, sejarah telah membuktikan seluruh elemen memiliki peran sejarah strategis dalam mendirikan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).

"Melahirkan Pancasila, UUD 1945 dalam keanekaragaman suku, ras, agama dan golongan. Bhinneka Tunggal Ika," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya