Berita

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto/Repro

Politik

Memanas, Hasto Siap Beri Beasiswa untuk Buktikan Kerja Jokowi Vs SBY

SABTU, 23 OKTOBER 2021 | 16:39 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Adu argumen antara elite PDIP dan Demokrat mengenai perbandingan kinerja pemerintahan Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) makin panjang.

Kini, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto siap merogoh kocek untuk memberi beasiswa kepada pihak-pihak yang mau melakukan kajian kinerja dua presiden di periode berbeda itu.

“Saya pribadi menawarkan beasiswa bagi mereka yang akan melakukan kajian untuk membandingkan antara kinerja Presiden Jokowi dengan Presiden SBY,” ujar Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu (23/10).


Hal itu disampaikan merespons sindiran Deputi Bapillu Demokrat, Kamhar Lakumani yang sebelumnya menuding mengatakan Hasto hidup di alam mimpi di era pemerintahan SBY.

Menurut Hasto, kajian akademis penting dan paling objektif untuk mengukur capaian kinerja pemerintah. Ia lantas mengungkit kinerja pemerintahan Jokowi dari sektor infrastruktur.

“Bagaimana jumlah jembatan yang dibangun 10 tahun Pak SBY dengan Pak Jokowi? Jumlah pelabuhan, jalan tol, lahan-lahan pertanian untuk rakyat, bendungan-bendungan untuk rakyat, itu kan bisa dilakukan penelitian,” tandasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya