Berita

Politisi senior PDIP, Bambang Beathor Suryadi/Net

Politik

Beathor Suryadi: Jokowi Harusnya Revolusi Mental dengan Mencopot Sofyan Djalil

SABTU, 23 OKTOBER 2021 | 09:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Jargon "Revolusi Mental" pemerintahan Joko Widodo harusnya diejawantahkan dalam perang terhadap mafia tanah. Salah satu yang harusnya dilakukan presiden adalah dengan mencopot Menteri ATR/BPN, Sofyan Jalil.Pasalnya, Sofyan Djalil kerap melindungi Mafia Tanah.

"Sudah 7 tahun Sofyan Jalil jadi menteri di Kabinet Jokowi dan selalu membangkang atas pidato presiden tentang mafia tanah di Kementerian ATR/BPN itu," kata politisi senior PDIP, Bambang Beathor Suryadi dalam keterangannya, Sabtu (23/10).

Beathor merasa heran, selama menjabat sebagai menteri, Sofyan Jalil tidak melakukan trobosan kebijakan atas maraknya mafia di Kantor Kementerian ATR/BPN tersebut.


Beathor lantas mengungkap indikasi Sofyan Jalil sebagai bagian dari mafia tanah, antara lain tidak melaksanakan putusan PK nomor 121 Mahkamah Agung tentang keterbukaan Informasi lahan tanah.

Kemudian tidak melaksanakan program geospasial untuk peta satu data atas basis titik koordinat yang seharusnya tercantum pada surat-surat tanah.

Sofyan Djalil tidak memaksimalkan struktur Kementerian ATR/BPN, sehingga banyak timbul kasus konflik ukur lahan, kehilangan warkah, floting salah lahan dan lain-lain. Padahal presiden menyebutkan, ada kasus tanah selama 40 tahun hingga kini tidak selesai.

Sofyan Jalil juga tidak berani lakukan adu data atas berkas warga para pihak yang lahan yang sedang berkonflik. Gelar perkara kasus konflik itu menyebabkan aparat BPN anti rakyat kecil.

"Jika Sofyan paham, sebuah kasus konflik layaknya dalam waktu 3 tahun selesai," katanya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

DPR Minta Pengusaha Klub Malam Jangan Beri Ruang Peredaran Narkoba

Selasa, 09 Juni 2026 | 02:09

Telkom Bersama KIP Dukung Literasi Keterbukaan Informasi Publik

Selasa, 09 Juni 2026 | 01:45

Buku ‘Presiden Solusi’ Ulas Rekam Jejak Transformasi Prabowo

Selasa, 09 Juni 2026 | 01:20

Ratifikasi ILO C188 Jangan Ulangi Kesalahan Implementasi MLC 2006

Selasa, 09 Juni 2026 | 01:01

Miris! Purbaya Belum Siapkan Insentif buat Pedagang Tahu Tempe

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:42

Keanu Bantah Terima Duit Penipuan Jemaah Umrah Hanania

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:16

Ketum PPP Mardiono Dilaporkan ke Polisi, Dugaan Pemalsuan Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:12

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Bupati Muara Enim Dkk Langsung Digiring ke KPK Usai Terjaring OTT

Senin, 08 Juni 2026 | 23:45

Segel Gerai Tiffany & Co Dibuka Usai Sepakat Bayar Denda Rp97,49 M

Senin, 08 Juni 2026 | 23:16

Selengkapnya