Kekerasan Keluarga dan Anak Jadi Rapor Merah Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-Maruf

Persoalan keluarga, ibu, dan anak masih jadi catatan besar pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin yang genap dua tahun. Persoalan ini makin pelik karena terdampak pandemi Covid-19 berkepanjangan.

"Bukan hanya sektor kesehatan dan ekonomi saja yang terpukul secara langsung oleh pandemi, tetapi juga persoalan keluarga, ibu dan anak," kata Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK), Kurniasih Mufidayati dalam keterangannya, Jumat (22/10).

Dari data BPS, kasus perceraian keluarga mengalami peningkatan. Pada 2020 persentase perceraian naik menjadi 6,4% dari 72,9 juta rumah tangga di Indonesia atau terjadi pada 4,7 juta keluarga.

Tak hanya itu, Mufida turut mengungkap survei Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI), bahwa sebanyak 68 persen masyarakat mengaku cemas, 67 persen depresi, dan 77 persen mengalami trauma psikologis selama pandemi.

Imbasnya, angka kekerasan terhadap anak juga meningkat selama pandemi. Laporan KPAI menunjukkan, terjadinya peningkatan laporan kasus perlindungan anak dari 4368 kasus di 2019 menjadi 4634 di 2020.

"Terbaru saat kita dapatkan dugaan kasus kekerasan seksual di Luwu dan dugaan kekerasan seksual anak seorang narapidana oleh oknum Kapolres. Kita lihat fenomena gunung es kekerasan terhadap anak dan ini luput dari mitigasi pemerintah terhadap dampak pandemi," lanjut anggota Komisi IX DPR RI ini.

"Di lapangan, komunikasi antarintansi juga masih terjadi. Ada ego sektoral yang masih terjadi. Ini harus segera diatasi," tandas Mufida.