Berita

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD/Net

Politik

Menko Mahfud Urai Konteks Pernyataan 86 Persen Koruptor Adalah Lulusan Perguruan Tinggi

KAMIS, 21 OKTOBER 2021 | 07:55 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD soal 86 persen koruptor adalah lulusan perguruan tinggi terus menuai kontroversi.

Teranyar pernyataan itu dikecam oleh mantan anggota Ombudsman RI, Alvin Lie. Dia mempertanyakan alasan Mahfud menyalahkan lulusan perguruan tinggi. Termasuk data tentang persentase koruptor berdasarkan tingkat lulusan pendidikan.

Apakah, katanya, Mahfud mampu menjamin bahwa mayoritas rakyat Indonesia cukup lulusam SMA, sehingga Indonesia bisa lepas dari korupsi.


Menurutnya, sebagai seorang gurubesar, Mahfud MD telah melakukan demotivasi rakyat Indonesia dalam menuntut ilmu di perguruan tinggi.

“Berapa persen lulusan perguruan tinggi yang jadi koruptor? Yang pasti 100 persen koruptor adalah orang yang punya kekuasaan. 100 persen koruptor adalah rampok/begal penyengsara rakyat,” tuturnya, Kamis (21/10).

Kritik dari Alvin Lie ini lantas ditanggapi Mahfud MD lewat akun Twitter pribadinya. Pada intinya, mantan Ketua MK itu menerangkan bahwa Alvin Lie telah lepas kontes dari keutuhan statementnya.

Duduk perkaranya, terjadi saat Mahfud mengisi kuliah umum tentang peran perguruan tinggi dalam penguatan wawasan kebangsaan di Universitas Semarang (USM), Rabu (20/10).

Saat itu, Mahfud mengatakan bahwa berdasar data yang dimiliki, 86 persen koruptor lulusan PT sehingga PT didakwa gagal mendidik.

“Namun sebenarnya kemajuan Indonesia di berbagai bidang karena PT,” ujarnya.

Mahfud menekankan, PT adalah salah satu pintu kemajuan bangsa. Karena banyak PT, Indonesia punya ahli di berbagai bidang.

Tapi akibat sampingnya, pelaku korupsi banyak yang lulusan PT. Maka penguatan wawasan kebangsaan di PT sangat penting.

“Itu konteksnya,” tegas Mahfud MD.

Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Rismon Ajukan RJ Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Dokter Tifa: Perjuangan Memang Berat

Kamis, 12 Maret 2026 | 03:14

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Memalukan! Rismon Ajukan Restorative Justice

Kamis, 12 Maret 2026 | 02:07

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

UPDATE

Andrie Yunus Binaan Soleman Ponto

Senin, 23 Maret 2026 | 04:10

Yaqut Berpeluang Pengaruhi Saksi saat Jadi Tahanan Rumah

Senin, 23 Maret 2026 | 04:06

Ada Skenario Guncang Prabowo Lewat Dana George Soros

Senin, 23 Maret 2026 | 03:49

Pimpinan KPK Didesak Buka Suara soal Tekanan Politik terkait Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 03:13

Prabowo Telepon Erdogan-MBS saat Idulfitri

Senin, 23 Maret 2026 | 03:05

Yaqut Jadi Tahanan Rumah Benar Secara Aturan, tapi Cederai Rasa Keadilan

Senin, 23 Maret 2026 | 02:18

Kaum Flagelata dan Ekstremisme Religius di Tengah Krisis Abad Pertengahan Eropa

Senin, 23 Maret 2026 | 02:08

Alasan KPK soal Pengalihan Penahanan Yaqut Janggal

Senin, 23 Maret 2026 | 02:00

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Sahroni Kritik Polisi Slow Response Tanggapi Laporan Warga

Senin, 23 Maret 2026 | 01:22

Selengkapnya