Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin/Net

Politik

Munas PPP Jadi Bukti Ganjar Pranowo hanya Sebatas Petugas Partai

RABU, 20 OKTOBER 2021 | 10:59 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Semarang, Jawa Tengah beberapa waktu lalu menyedot perhatian publik lantaran bertabur tokoh yang digadang-gadang pantas bertarung di Pilpres 2024.

Beberapa tokoh yang hadir adalah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan; Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil; dan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Namun di antara tokoh-tokoh tersebut, tidak ada nama Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meski menjadi tamu undangan.


Bagi Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, sulit untuk tidak mengaitkan pertemuan tersebut dengan hajatan pesta demokrasi lia tahunan, Pilpres 2024 mendatang.

Ketidakhadiran Ganjar pun diyakini berkaitan dengan sikap pimpinan PDI Perjuangan yang memerintahkan kadernya untuk tidak banyak bersuara dan bermanuver.

"Ganjar masih kader PDIP, kelihatanya masih tunduk dan patuh pada Megawati," ucap Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Rabu siang (20/10).

Dosen Ilmu Politik Universitas Al-Azhar Indonesia ini menilai, sikap Ganjar tersebut semakin menunjukkan dirinya sebagai petugas partai. Hal ini berbeda dengan Anies Baswedan yang independen.

"Ganjar di PDIP, risikonya jadi petugas partai. Kalau Anies lebih independen," tandas Ujang.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Indeks Kecakapan Bahasa Inggris di Indonesia Masih Rendah, Ini Sebabnya

Selasa, 09 Juni 2026 | 22:16

Putusan Kasasi MA Sengketa Lahan Digugat, Prinsipal Lapor Badan Pengawas

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:53

KPK dan Polri Ternyata Lakukan Joint Investigation dalam OTT Bupati Muara Enim

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:44

Badak Kalimantan Terakhir di Alam Liar Segera Dievakuasi

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:16

Nadiem Kecewa Replik Jaksa Abaikan Fakta Persidangan

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:05

Budi Bantah Ditawari Jadi Menkeu: Sekarang Masih Menkes!

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:00

Citizen Lawsuit, Rangkap Jabatan Otto Hasibuan Digugat ke Pengadilan

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:52

DEN Ingatkan Risiko Inflasi Imbas Rupiah Melemah

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:45

Besok Prabowo ke Lampung, Tinjau RSUD Krui

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:36

Luhut: 80 Persen Data Pemerintah Sudah Terhubung Lewat GovTech Berbasis AI

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:21

Selengkapnya