Berita

Anggota Komisi XI DPR RI, Hendrawan Supratikno/Net

Politik

Kata Elite PDIP, Pinjol Makin Marak karena Syarat Pinjam ke Bank Terlalu Berat

SELASA, 19 OKTOBER 2021 | 18:03 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Fenomena maraknya pinjaman online (Pinjol) terjadi karena masyarakat kecil kesusahan untuk mendapatkan pinjaman dari perbankan konvensional.

Berbeda dengan pinjaman perbankan yang memiliki syarat ketat, Pinjol menawarkan akses pinjaman yang mudah dan cepat.

Selain itu, keberadaan Pinjol ilegal juga biasanya lebih mudah untuk dijangkau masyarakat ketimbang jalur legal yang terkadang memberatkan.


"Persyaratan perbankan dianggap terlalu berat, sehingga mereka nyaman hidup dalam ilegalitas dibandingkan hidup secara legal," kata politisi senior PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno dalam diskusi Forum Legislasi dengan tema "Berantas Pinjol Ilegal, Seberapa Kuat Aturan OJK?", Selasa (19/10).

Anggota Komisi XI DPR RI ini juga menyampaikan, maraknya pinjol di Indonesia tak lepas dari sulitnya ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19.

"Kalau masyarakat tidak membutuhkan pinjol, pinjol tidak mempunyai ruang kehidupan. Justru karena masyarakat sangat membutuhkan pelayanan akses keuangan yang cepat mudah prosedurnya tidak berbelit-belit, maka muncul pinjol,” katanya.

Di sisi lain, untuk menghindari persaingan, ia menyarankan agar jasa keuangan online diperbanyak secara legal. Hal itu juga untuk memudahkan masyarakat mendapat pinjaman secara legal.

"Akses keuangan untuk masyarakat kecil harus diperbanyak dan dibuka seluas-luasnya. Baik itu koperasi, kredit usaha mikro, kemudian bank-bank pasar dan seterusnya harus banyak,” ujarnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya