Berita

Ujang Komarudin/Net

Pertahanan

Calon Panglima TNI Harus Sesuai Syarat UU dan Loyal pada Presiden Jokowi

RABU, 13 OKTOBER 2021 | 13:28 WIB | LAPORAN: DARMANSYAH

Berbagai pihak saling menjagokan siapa yang layak menjadi panglima TNI, paska Marsekal Hadi Tjahjanto pensiun. Apalagi ada yang menyebut pengganti Hadi Tjahjanto harus mutlak memiliki prestasi dan pengalaman akademik.

Pengamat politik Universitas Al Azhar Jakarta, Ujang Komarudin mengakui, kecerdasan akademik memang penting untuk calon panglima TNI. Namun kecerdasan akademik bukanlah satu-satunya seseorang bisa sukses dan mampu memimpin suatu organisasi dalam hal ini TNI.

"Dalam konteks pemilihan Panglima TNI itu, yang terpenting adalah calon Panglima TNI memenuhi persyaratan UU. Dan loyal terhadap Presiden serta Panglima TNI. Kalau bisa berpendidikan tinggi, kalau tidak pun ya tak masalah," ujar Ujang Komarudin, Rabu (13/10).


Direktur Indonesia Politican Review (IPR) itu menegaskan menjadi panglima TNI para Kepala Staf selain harus loyal pada Presiden juga harus mampu mensejahterakan para prajurit dan juga bisa menjaga NKRI dari berbagai rongrongan dengan penuh wibawa.

"Selain itu calon panglima TNI harus berintegritas, diterima di internal dan rakyat Indonesia," katanya.

Ujang menyebut, Panglima TNI ke depan tidak boleh arogan. Oleh karena itu panglima TNI harus bersama-sama dengan rakyat menjaga NKRI. Apalagi saat ini di Papua masih sering terjadi gejolak. Oleh karenanya TNI mesti bisa mengatasinya agar NKRI bisa tetap utuh.

"Lalu juga tantangan ke depan itu perang cyber. Ini yang perlu diantisipasi dan diperkuat," ujarnya.

Terkait siapa sosok yang bisa memenuhi syarat itu, Ujang mengatakan, tentu yang tahu itu presiden. Hak prerogatif beliau. Biar presiden yang memilih dan menentukan.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya