Gubernur Pathum Thani, Narongsak Osottanakorn/Net
Saat ini semua mata publik Thailand tertuju pada Partai Palang Pracharath (PPRP).
Partai penguasa itu diperkirakan akan mencalonkan sejumlah nama yang akan menjadi calon perdana menteri dalam pemilihan berikutnya, untuk berjaga-jaga jika Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha, kandidat teratas, mengalami kecelakaan politik yang dapat merugikan jabatan perdana menteri.
Di tengah ketidakpastian itu, muncul nama Gubernur Pathum Thani, Narongsak Osottanakorn, yang digadang-gadang menjadi calon untuk pemilihan tahun depan. Namun, pencalonan itu sendiri mendapat penolakan tegas dari Narongsak.
Kabar itu meyeruak setelah terjadi pertemuan antara Wakil Perdana Menteri sekaligus pemimpin PPRP Jenderal Prawit Wongsuwon dengan Narongsak pada Kamis pekan lalu, yang oleh seorang sumber dikatakan sebagai salah satu upaya partai untuk mendekati Narongsak dengan maksud untuk mencalonkannya sebagai calon PM.
Narongsak sendiri mengonfirmasi pertemuan yang berlangsung di Yayasan Pelestarian Hutan Perbatasan Lima Provinsi itu. Namun, dia mengatakan kepada media nasional Thailand bahwa dirinya hanya membahas operasi bantuan banjir dengan Jenderal Prawit, dan bersikeras tidak ada pembicaraan ke arah sana. Terutama karena dia sendiri telah memutuskan tidak lagi tertarik terjun ke dunia politik.
Berbicara melalui telepon dengan
Bangkok Post pada Minggu (10/10), Narongsak mengatakan dia akan menolak tawaran itu jika dia didekati untuk bergabung dengan PPRP.
“Saya hanya tertarik bekerja sebagai Gubernur Pathum Thani,†katanya.
“Saya seorang pegawai negeri. Saya hanya berkomitmen untuk bekerja dengan kemampuan terbaik saya,†kata Narongsak. Menegaskan lagi bahwa ia tidak menerima peran sebagai calon perdana menteri.
Nama Narongsak muncul ke permukaan sejak diakui sebagai pahlawan setelah membantu merencanakan operasi penyelamatan anak-anak dari tim sepak bola Moo Pa yang terperangkap di gua banjir di distrik Mae Sai, Chiang Rai, tempat ia sebelumnya menjabat sebagai gubernur pada 2018.
Sondhi Limthongkul, mantan ketua bersama Aliansi Rakyat untuk Demokrasi, kelompok baju kuning, mengatakan sebelumnya bahwa Narongsak akan cocok untuk menggantikan Jenderal Prayut sebagai perdana menteri berikutnya berdasarkan kemampuan dan popularitasnya.
Dua nama lain yang muncul sebagai kandidat PM cadangan adalah Jenderal Wit Thephasadin Na Ayutthaya, mantan asisten panglima militer, yang memiliki hubungan dekat dengan Jenderal Prawit, serta Piraphan Salirathavibhaga, penasihat perdana menteri.
Hubungan antara PM Prayut dan ketua PPRP yang juga wakilnya Prawit mengalami keretakan setelah pemberhentian Kapten Thamant Prompow sebagai wakil menteri pertanian dan Narumon Pinyosinwat, yang diberhentikan sebagai wakil menteri tenaga kerja.
Pemecatan mereka terjadi setelah Kapten Thamanat dituduh bersekongkol untuk menggulingkan Jenderal Prayut dari kekuasaan, dengan membujuk beberapa anggota parlemen dalam PPRP dan partai-partai koalisi yang lebih kecil untuk memberikan suara menentangnya dalam debat tidak percaya bulan lalu.
Selain itu muncul kontroversi seputar berakhirnya masa jabatan Jenderal Prayut sebagai perdana menteri Thailand.
Oposisi dan beberapa akademisi bersikeras bahwa masa jabatannya akan berakhir pada 24 Agustus tahun depan, karena konstitusi melarang siapa pun menjalani lebih dari dua masa jabatan empat tahun dalam peran tersebut - terlepas dari apakah masa jabatan itu dijalankan secara berurutan atau tidak.
Mereka mempertahankan waktu pengangkatan Prayut sebagai perdana menteri dimulai pada tahun 2014, saat dirinya diangkat menjadi kepala Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban.
Saat itu Prayut mengambil keuntungan dari konflik politik antara pemerintah Yingluck Shinawatra dan partai oposisi kemudian mengumumkan kudeta pada 22 Mei 2014.
Selanjutnya, pemerintahan militer yang secara resmi dikenal sebagai Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban (NCPO) menangguhkan konstitusi dan memilihnya sebagai perdana menteri negara pada 21 Agustus 2020.
Masalah ini diperdebatkan dengan sengit karena berfungsi sebagai indikator kapan jajak pendapat berikutnya akan diadakan. Partai-partai oposisi diharapkan mengajukan petisi ke Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan masalah ini.
