Berita

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Andika Perkasa/Net

Politik

Hanya Jenderal Andika Perkasa yang Mampu Basmi Penyusupan PKI di TNI, Jika Jadi Panglima TNI

KAMIS, 30 SEPTEMBER 2021 | 16:02 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden Joko Widodo disarankan untuk mengangkat Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI. Alasannya, Jenderal Andika dianggap mampu menangkal isu-isu yang bersifat ekstrimis, termasuk isu yang berkaitan dengan PKI, terorisme, dan ancaman global.

Pakar politik dan hukum Universitas Nasional (Unas), Saiful Anam mengatakan, isu penyusupan dan kebangkitan PKI merupakan isu yang sangat sentral dan menjadi fenomenal, serta harus disikapi dan dihadapi oleh orang yang benar-benar tepat.

Panglima TNI mendatang yang akan menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, lanjut Saiful, harus mampu menangkal isu-isu yang bersifat ekstrimis tidak terkecuali isu-isu yang berkaitan dengan PKI, terorisme dan ancaman global.


"Saya kira yang dapat melakukan itu semua hanya Jenderal Andika, untuk saat ini. Karena beliau memiliki kemampuan manajerial dan leadership yang baik, sehingga menurut saya untuk saat ini hanya beliaulah satu-satunya yang dapat diandalkan untuk dapat menghalau segala bentuk ancaman internal maupun eksternal global ke depan," tutur Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (30/9).

Apalagi, sambung Saiful, isu penyusupan PKI di dalam tubuh TNI menjadi hal yang sangat krusial untuk ditumpas. Isu tersebut membutuhkan kekuatan kharismatik seorang pemimpin yang mampu membasmi sampai ke akar-akarnya isu tersebut.

"Untuk itu saya kira Jenderal Andika lah yang paling tepat untuk diberikan amanah menumpas dan membasmi isu penyusupan PKI di tubuh TNI," pungkas Saiful.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

UPDATE

Analisis di Balik Penerimaan Eksepsi Dokter Tifa

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:52

Legislator PDIP Desak Pemerintah Benahi Infrastruktur Hulu Migas

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:34

Panglima TNI: Perang Narasi Salah Satu Ancaman Paling Berbahaya Saat Ini

Jumat, 24 Juli 2026 | 01:17

PABPDSI Kawal Program Nasional Hingga ke Desa Lewat 8 Satgas Asta Cita

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:55

MBG dan Peluang Besar Bangun Ekonomi Desa

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:30

Pemerintah Buka Opsi Biayai Utang Proyek Whoosh Pakai Panda Bond

Jumat, 24 Juli 2026 | 00:05

Korupsi Pakan Satwa Rp10,2 Miliar, DPR Minta Eks Dirut KBS Dihukum Berat

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:45

Lulus S2 Hukum, Mikael Saragih Ungkap PR Hukum Indonesia Tak Lagi soal Kekurangan UU

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:37

BEM Kristiani Se-Indonesia Desak Kejagung Segera Tangkap Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:16

Polri dan FBI Sepakat Perkuat Kerja Sama Penanganan Kejahatan Transnasional

Kamis, 23 Juli 2026 | 23:03

Selengkapnya