Berita

Tim Hukum Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar, Asfinawati/Repro

Politik

Tim Kuasa Hukum Sikapi Arogansi Luhut: Kritik Fatia dan Haris Azhar Tidak Bisa Diindividualisasi!

RABU, 22 SEPTEMBER 2021 | 16:15 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Laporan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Panjaitan ke pihak kepolisian terhadap dua aktivis HAM Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar dinilai sebagai langkah Pemerintah yang antikritik dan otoriter.

Pasalnya, konteks kritik yang dilontarkan oleh Fatia dan Haris Azhar terhadap Luhut bukanlah atas nama individu, melainkan sebagai Koordinator KontraS dan Direktur Lokataru terhadap pejabat publik.

Demikian ditegaskan Tim Hukum Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar, Asfinawati saat jumpa pers virtual pada Rabu siang (22/9).


"Yang dikritik oleh Fatia (dan Haris Azhar) justru bukan LBP sebagai individu tapi sebagai pejabat publik. Ini jelas Fatia bertindak sebagai Ketua KontraS dia mewakili organisasi dan karena itu dia tidak bisa diindividualisasi," tegasnya.

Asfina menambahkan, Luhut yang notabene adalah pejabat publik harusnya sudah faham bahwa dia terikat dengan etika sebagai pejabat publik, sekaligus terikat pada kewajiban hukum.

"Tentu saja pejabat publik harus bisa dikritik. Ketika tidak bisa dikritik maka tidak ada suara rakyat dalam berjalannya negara. Begitu suara rakyat tidak ada maka tidak ada demokrasi," tuturnya.

Menurut Asfina, seharusnya semua pihak berterima kasih terhadap dua aktivis HAM yang telah membongkar dugaan pelanggaran para pemangku kepentingan yang bermain di bisnis tambang di wilayah Papua.

"Kita semua harus berterimakasih kepada Fatia dan Haris Azhar karena membawa kepentingan publik dan menyuarakannya sehingga publik semakin tahu dan ada hal-hal yang harus dijawab," kata Ketua YLBHI ini.

Atas dasar itu, Asfina menyesalkan sikap arogan yang ditunjukkan oleh seorang pejabat publik dalam merespons kritik dari warga negaranya sendiri. Menurutnya, laporan polisi tersebut semakin menunjukkan bahwa negara otoriter.

"Jadi harusnya yang mensomasi masyarakat, ini kan terbalik, aparat pemerintah mengawasi rakyat? dan bahkan mengkriminalisasi rakyat. Itu adalah ciri-ciri negara yang otoriter," pungkasnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan aktivis Lokataru, Haris Azhar dan aktivis Kontras, Fatia Maulidianti ke Polda Metro Jaya pada Rabu pagi (22/9).

"Kamu (Haris Azhar dan Fatia) sudah disomasi sama Pak Juniver (pengacara Luhut) dua kali kan sudah cukup," kata Luhut di Polda Metro Jaya, Jakarta.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

UPDATE

Investigasi Kecelakaan Jeju Air Mandek, Keluarga Korban Geram ? ?

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:52

Legislator Nasdem Dukung Pengembalian Dana Korupsi untuk Kesejahteraan Rakyat

Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:43

Ledakan Masjid di Suriah Tuai Kecaman PBB

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:32

Presiden Partai Buruh: Tidak Mungkin Biaya Hidup Jakarta Lebih Rendah dari Karawang

Sabtu, 27 Desember 2025 | 16:13

Dunia Usaha Diharapkan Terapkan Upah Sesuai Produktivitas

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:26

Rehabilitasi Hutan: Strategi Mitigasi Bencana di Sumatera dan Wilayah Lain

Sabtu, 27 Desember 2025 | 15:07

Pergub dan Perda APBD DKI 2026 Disahkan, Ini Alokasinya

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:52

Gebrakan Sony-Honda: Ciptakan Mobil untuk Main PlayStation

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:24

Kebijakan Purbaya Tak Jauh Beda dengan Sri Mulyani, Reshuffle Menkeu Hanya Ganti Figur

Sabtu, 27 Desember 2025 | 14:07

PAN Dorong Perlindungan dan Kesejahteraan Tenaga Administratif Sekolah

Sabtu, 27 Desember 2025 | 13:41

Selengkapnya