Berita

Analis sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun/Net

Politik

Kutipan yang Diunggah Rizal Ramli Tidak Salah, Ubedilah Badrun Urai Contoh Kebohongan Jokowi

RABU, 15 SEPTEMBER 2021 | 10:54 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kicauan ekonom senior DR. Rizal Ramli yang membagikan kutipan seorang pengacara mengenai kabar bohong dari Presiden Joko Widodo dinilai sesuai dengan realita yang terjadi.

Penilaian itu disampaikan oleh analis sosial politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menanggapi cuitan Rizal Ramli yang membagikan kutipan pengacara A. Khozinudin. Di mana Khozinudin menilai Jokowi jauh lebih layak dipolisikan karena lebih banyak menebar berita bohong.

“Saya cek, benarkah pernyataan bahwa Jokowi bohong? Setelah saya telusuri data dan faktanya, ternyata memang ada data dan fakta Jokowi berbohong?" ujar Ubedilah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu pagi (15/9).


Seperti pada 1 Agustus 2016 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Kala itu Jokowi mengatakan, “Uang banyak sekali di luar. Data di saya ada, di Kemenkeu ada. Di situ dihitung ada 11 ribu triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak.”

"Dari segi bahasa tekstual kalimat itu mengandung dua kebohongan. Pertama data Rp 11.000 triliun yang ada di luar negeri sampai saat ini tidak pernah dibuktikan rincian dan keberadaanya lalu dipublikasikan di hadapan publik," kata Ubedilah.

Sementara kebohongan kedua adalah saat Jokowi berkata, “di kantong saya beda lagi, lebih banyak”. Kata “di kantong saya” mengandung kebohongan karena di kantong Jokowi saat itu tidak membawa uang triliunan rupiah, apalagi kemudian berkata 'lebih banyak lagi' artinya lebih dari Rp 11.000 triliun.

“Itu kebohongan yang nyata," sambung Ubedilah.

Selain itu, Ubedilah juga membeberkan bukti lainnya Jokowi berbohong. Yaitu pada 26 Maret 2021 melalui YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi mengatakan, “Saya pastikan bahwa sampai bulan Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke negara kita Indonesia. Kita tahu, sudah hampir tiga tahun ini kita tidak impor beras.”

“Saya cek data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2000 sampai 2019. Indonesia secara rutin melakukan impor beras. Bahkan jumlah impor beras pada 2018 tercatat yang paling banyak. Yakni, mencapai 2.253.824,5 ton atau senilai 1,03 miliar dolar AS," jelas Ubedilah.

Singkatnya, kutipan Rizal Ramli dari pernyataan pengacara dianggap ada benarnya jika mengatakan Jokowi lebih layak dipolisikan karena berbohong.

“Narasi layak dipolisikan itu maknanya layak jika ada yang melaporkan karena merasa dibohongi Jokowi. Jadi itu perkara harus ada yang melaporkan. Kata layak dipolisikan itu artinya pantas diperkarakan di meja hukum, problemnya sampai saat ini belum ada yang memperkarakan kebohongan Jokowi,” urainya.

“Ini soal lain, tetapi kalimat A Khozinudin yang dikutip Rizal Ramli justru menunjukan kebenaran," pungkas Ubedilah.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Berjuang Bawa Bantuan Bencana

Kamis, 04 Desember 2025 | 05:04

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

UPDATE

Platform X Setor Denda ke Negara Atas Pelanggaran Konten Pornografi

Minggu, 14 Desember 2025 | 10:04

Prabowo Komitmen Tindak Tegas Pembalakan Liar di Sumatera

Minggu, 14 Desember 2025 | 10:02

KPK Sebut Temuan BPK Soal Penyelenggaraan Haji Tahun 2024 Jadi Informasi Tambahan

Minggu, 14 Desember 2025 | 09:43

Prabowo Pastikan Distribusi Pangan Jangkau Wilayah Bencana Terisolasi

Minggu, 14 Desember 2025 | 09:16

Cuaca Jabodetabek Cenderung Cerah Berawan di Akhir Pekan

Minggu, 14 Desember 2025 | 09:01

Koalisi Permanen Perburuan Kekuasaan atau Kesejahteraan Rakyat?

Minggu, 14 Desember 2025 | 08:51

KPK Masih Telusuri Dugaan Alur Perintah Hingga Aliran Uang ke Bupati Pati Sudewo

Minggu, 14 Desember 2025 | 08:17

JEKATE Running Series Akan Digelar di Semua Wilayah Jakarta

Minggu, 14 Desember 2025 | 08:08

PAM Jaya Didorong Turun Tangan Penuhi Air Bersih Korban Banjir Sumatera

Minggu, 14 Desember 2025 | 07:40

PKS Jakarta Sumbang Rp 1 M untuk Korban Bencana Sumatera

Minggu, 14 Desember 2025 | 07:31

Selengkapnya