Berita

Jajaran pejabat top yang mengisi pemerintahan baru untuk Afghanistan bentukan Taliban/BBC

Dunia

Jajaran Top Pemerintahan Baru Bentukan Taliban, Bekas Tahanan Guantanamo Hingga Masuk Daftar Teroris

RABU, 08 SEPTEMBER 2021 | 15:25 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintahan baru bentukan Taliban yang diumumkan pasa Selasa malam (7/9) mengundang sorotan mata publik dunia. Betapa tidak, mereka yang mengisi jabatan top tersebut merupakan tokoh-tokoh yang lekat dengan kontroversi. Ada yang dicap sebagai teroris oleh sejumlah negara, ada juga yang merupakan "alumni" Guantanamo.

Siapa saja mereka?

Mohammad Hassan Akhund


Mullah Mohammad Hassan Akhund merupakan salah satu pendiri dan kepala dewan kepemimpinan Taliban atau Syura. Dia ditunjuk sebagai penjabat Perdana Menteri Afghanistan setelah mendapatkan persetujuan dari para pemimpin senior Taliban lainnya.

Mengutip Russia Today, Akhund dianggap sebagai teroris oleh PBB, Uni Eropa dan Inggris. Dia juga telah diberi sanksi oleh Dewan Keamanan PBB, bersama dengan setiap anggota pemerintah Taliban yang disebutkan namanya pada hari Selasa kemarin.

Abdul Ghani Baradar

Baradar merupakan tokoh yang sebelumnya digadang-gadang akan mengisi pos kekuasaan tertinggi di Afghanistan. Namun dalam pengumuman kemarin, dia ditetapkan sebagai Wakil Perdana Menteri Pertama.

Baradar pernah diburu oleh Amerika Serikat, sebelum ditangkap dan dipenjarakan oleh otoritas Pakistan.

Setelah delapan tahun mendekam di penjara Pakistan, dia dibebaskan pada 2018. Dia kemudian bertugas di biro politik Taliban di Doha, Qatar, dan memimpin pembicaraan damai Taliban dengan Amerika Serikat.

Selang dua tahun setelah pembebasannya, Baradar membuat sejarah dengan menjadi pemimpin Taliban pertama yang berbicara langsung dengan presiden Amerika Serikat.

Pada saat itu, dia berbicara dengan Presiden Donald Trump melalui telepon setelah menandatangani kesepakatan damai dengan Amerika Serikat.

Sirajuddin Haqqani

Haqqani diangkat sebagai pejabat Menteri Dalam Negeri dalam pengumunan formasi pemerintahan Afghanistan yang baru kemarin. Pengangkatanya menjadi sorotan karena Haqqani dianggap sebagai teroris internasional oleh otoritas Amerika Serikat. Bahkan FBI menawarkan hadiah hingga 5 juta dolar AS untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya.

Haqqani diburu oleh Amerika Serikat sehubungan dengan serangan tahun 2008 di sebuah hotel di Kabul, yang menewaskan enam orang, termasuk seorang warga negara Amerika Serikat.

Haqqani juga diduga berpartisipasi dalam serangan lintas batas terhadap pasukan Amerika Serikat dan koalisi di Afghanistan. Dia diduga pernah merencanakan untuk membunuh Presiden Afghanistan saat itu, Hamid Karzai pada 2008.

Khalil Haqqani

Dia merupakan paman dari Sirajuddin Haqqani. Dia diangkat sebagai pejabat Menteri Urusan Pengungsi.

Khalil merupakan salah satu tokoh yang juga diburu oleh Amerika Serikat karena hubungan masa lalunya dengan al Qaeda. Kepalanya dihargai 5 juta dolar AS oleh Amerika Serikat.

Selain Khalil, dua anggota lain dari klan Haqqani juga ditunjuk untuk menduduki posisi di pemerintahan sementara, mereka adalah Abdul Baqi Haqqani yang ditunjuk sebgai Menteri Pendidikan Tinggi dn Najeebullah Hqqani yang ditunjuk sebagai Menteri Komunikasi.

Noorullah Noori, Abdul Haq Wasiq, Khairullah Khair dan Mohammad Fazil Mazloom

Empat nama terebut merupakan bekas tahanan Amerika Serikat di Teluk Guantanamo. Dikabarkan CNN, mereka dibebaskan sebagai bagian dari pertukaran tahanan untuk Sersan Bowe Bergdahl pada tahun 2014.

Kini, Taliban menunjuk keempatnya untuk mengisi pos jabatan penting. Noorullah Noori ditunjuk sebagai penjabat Menteri Perbatasan dan Urusan Suku, Abdul Haq Wasiq sebagai penjabat Direktur Intelijen, Khairullah Khair menjadi penjabat Menteri Informasi dan Kebudayaan sedangkan Mohammad Fazil Mazloom menjadi Wakil Menteri Pertahanan.

Pembentukan pemerintahan Taliban dilakukan selang seminggu setelah pasukan Amerika terakhir meninggalkan Kabul, dan selang hampir sebulan setelah jatuhnya Kabul ke tangan kelompok militan.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Ibunda Meninggal Dunia, Ferdy Sambo Tak Hadiri Pemakaman

Senin, 28 September 2026 | 15:41

UPDATE

Subsidi Biaya Haji 2027 jadi Kabar Baik bagi Calon Jemaah

Jumat, 09 Oktober 2026 | 04:30

Hanya PDIP Berani secara Vulgar Menyerang Gibran

Jumat, 09 Oktober 2026 | 04:07

Sangat Aneh Parpol di DPR Tidak Tegas soal Putusan MK terkait Gibran

Jumat, 09 Oktober 2026 | 03:41

Kumpulkan 800 Pati TNI-Polri: Kekuatan Harus Berujung Rasa Aman Rakyat

Jumat, 09 Oktober 2026 | 03:30

Suyudi Bakal Bawa Korps Bhayangkara Makin Profesional

Jumat, 09 Oktober 2026 | 03:10

Komisi I DPR Usul Dua Rekomendasi soal Status Kavling TNI AL Pangkalan Jati

Jumat, 09 Oktober 2026 | 02:46

Soal Putusan MK, Jokowi-Gibran sedang Menuai Hasil

Jumat, 09 Oktober 2026 | 02:01

PPTQ Al-Ghozali Majalengka Pastikan Isu Perundungan Hoaks

Jumat, 09 Oktober 2026 | 01:26

AHDAA Raih Penghargaan Indonesia Halal Awards 2026

Jumat, 09 Oktober 2026 | 01:09

Industri Percetakan Butuh Kolaborasi Lintas Kementerian

Jumat, 09 Oktober 2026 | 00:36

Selengkapnya