Berita

Jajaran pejabat top yang mengisi pemerintahan baru untuk Afghanistan bentukan Taliban/BBC

Dunia

Jajaran Top Pemerintahan Baru Bentukan Taliban, Bekas Tahanan Guantanamo Hingga Masuk Daftar Teroris

RABU, 08 SEPTEMBER 2021 | 15:25 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintahan baru bentukan Taliban yang diumumkan pasa Selasa malam (7/9) mengundang sorotan mata publik dunia. Betapa tidak, mereka yang mengisi jabatan top tersebut merupakan tokoh-tokoh yang lekat dengan kontroversi. Ada yang dicap sebagai teroris oleh sejumlah negara, ada juga yang merupakan "alumni" Guantanamo.

Siapa saja mereka?

Mohammad Hassan Akhund


Mullah Mohammad Hassan Akhund merupakan salah satu pendiri dan kepala dewan kepemimpinan Taliban atau Syura. Dia ditunjuk sebagai penjabat Perdana Menteri Afghanistan setelah mendapatkan persetujuan dari para pemimpin senior Taliban lainnya.

Mengutip Russia Today, Akhund dianggap sebagai teroris oleh PBB, Uni Eropa dan Inggris. Dia juga telah diberi sanksi oleh Dewan Keamanan PBB, bersama dengan setiap anggota pemerintah Taliban yang disebutkan namanya pada hari Selasa kemarin.

Abdul Ghani Baradar

Baradar merupakan tokoh yang sebelumnya digadang-gadang akan mengisi pos kekuasaan tertinggi di Afghanistan. Namun dalam pengumuman kemarin, dia ditetapkan sebagai Wakil Perdana Menteri Pertama.

Baradar pernah diburu oleh Amerika Serikat, sebelum ditangkap dan dipenjarakan oleh otoritas Pakistan.

Setelah delapan tahun mendekam di penjara Pakistan, dia dibebaskan pada 2018. Dia kemudian bertugas di biro politik Taliban di Doha, Qatar, dan memimpin pembicaraan damai Taliban dengan Amerika Serikat.

Selang dua tahun setelah pembebasannya, Baradar membuat sejarah dengan menjadi pemimpin Taliban pertama yang berbicara langsung dengan presiden Amerika Serikat.

Pada saat itu, dia berbicara dengan Presiden Donald Trump melalui telepon setelah menandatangani kesepakatan damai dengan Amerika Serikat.

Sirajuddin Haqqani

Haqqani diangkat sebagai pejabat Menteri Dalam Negeri dalam pengumunan formasi pemerintahan Afghanistan yang baru kemarin. Pengangkatanya menjadi sorotan karena Haqqani dianggap sebagai teroris internasional oleh otoritas Amerika Serikat. Bahkan FBI menawarkan hadiah hingga 5 juta dolar AS untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya.

Haqqani diburu oleh Amerika Serikat sehubungan dengan serangan tahun 2008 di sebuah hotel di Kabul, yang menewaskan enam orang, termasuk seorang warga negara Amerika Serikat.

Haqqani juga diduga berpartisipasi dalam serangan lintas batas terhadap pasukan Amerika Serikat dan koalisi di Afghanistan. Dia diduga pernah merencanakan untuk membunuh Presiden Afghanistan saat itu, Hamid Karzai pada 2008.

Khalil Haqqani

Dia merupakan paman dari Sirajuddin Haqqani. Dia diangkat sebagai pejabat Menteri Urusan Pengungsi.

Khalil merupakan salah satu tokoh yang juga diburu oleh Amerika Serikat karena hubungan masa lalunya dengan al Qaeda. Kepalanya dihargai 5 juta dolar AS oleh Amerika Serikat.

Selain Khalil, dua anggota lain dari klan Haqqani juga ditunjuk untuk menduduki posisi di pemerintahan sementara, mereka adalah Abdul Baqi Haqqani yang ditunjuk sebgai Menteri Pendidikan Tinggi dn Najeebullah Hqqani yang ditunjuk sebagai Menteri Komunikasi.

Noorullah Noori, Abdul Haq Wasiq, Khairullah Khair dan Mohammad Fazil Mazloom

Empat nama terebut merupakan bekas tahanan Amerika Serikat di Teluk Guantanamo. Dikabarkan CNN, mereka dibebaskan sebagai bagian dari pertukaran tahanan untuk Sersan Bowe Bergdahl pada tahun 2014.

Kini, Taliban menunjuk keempatnya untuk mengisi pos jabatan penting. Noorullah Noori ditunjuk sebagai penjabat Menteri Perbatasan dan Urusan Suku, Abdul Haq Wasiq sebagai penjabat Direktur Intelijen, Khairullah Khair menjadi penjabat Menteri Informasi dan Kebudayaan sedangkan Mohammad Fazil Mazloom menjadi Wakil Menteri Pertahanan.

Pembentukan pemerintahan Taliban dilakukan selang seminggu setelah pasukan Amerika terakhir meninggalkan Kabul, dan selang hampir sebulan setelah jatuhnya Kabul ke tangan kelompok militan.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Tanpa Rompi dan Borgol Saat Ditahan, DPP IMM Minta Kejagung Tak Istimewakan Febrie

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:43

Belum Sebulan IPO, Direktur RANS Tiba-tiba Mundur

Sabtu, 25 Juli 2026 | 17:30

Revitalisasi Pengurus AMPI Perkuat Konsolidasi Organisasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:26

Pengembangan Kasus Suap Rejang Lebong, KPK Geledah Kediaman Kadis PUPR Bengkulu

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:09

Zulhas: Swasembada Pangan Bukan Sekadar Ekonomi, tapi Kehormatan Bangsa

Sabtu, 25 Juli 2026 | 16:07

PDIP Jatim Hadirkan RedTalks, Wadah Masyarakat Sampaikan Aspirasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:54

Sekolah Nasional Terintegrasi: Resep Medis Kuratif Pendidikan dan Kesehatan Anak

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:39

Tak Pakai Borgol dan Rompi, PB PMII: Febrie Adriansyah Cetak Sejarah

Sabtu, 25 Juli 2026 | 15:35

TB Hasanuddin: Jangan Akali Putusan MK dengan Bebani Pelanggan

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:59

Lodewijk: Ancaman Indonesia Kini Bukan Hanya Perang, tapi Ekonomi hingga Iklim

Sabtu, 25 Juli 2026 | 14:49

Selengkapnya