Berita

Jurubicara PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus/Net

Politik

Tanggapi Tudingan Amien Rais, PDIP: Coba Piknik ke Google Cari Pencerahan

SENIN, 06 SEPTEMBER 2021 | 10:55 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Tudingan Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais bahwa ada oknum dari PDI Perjuangan yang ditugaskan untuk mengumandangkan wacana presiden 3 periode dinilai tidak berdasarkan fakta dan data oleh banteng moncong putih.

Jurubicara PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus bahkan menyebut Amien Rais gagal paham. Dia juga meminta mantan Ketua MPR RI itu untuk mencari data yang lebih banyak dengan menjelajah internet.

"Itu pernyataan orang pikun atau gagal paham? Coba Pak Amien piknik ke Google untuk pencerahan, untuk memastikan dari mana isu itu bergilir,” kata Deddy kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (6/9).


Tidak cukup sampai di situ. Deddy Sitorus juga meminta pendiri PAN itu untuk menjaga mulut, sehingga tidak berakibat membuat malu diri sendiri.

Deddy menekankan bahwa PDIP berada pada posisi menolak wacana masa jabatan presiden diperpanjang hingga 3 periode. Penegasan sikap PDIP bahkan sudah diumumkan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Jadi jangan sampai malu kalau sudah tua tapi ngomong tanpa data. Nanti ditertawakan sama anak SMA,” tegasnya.

Dalam sebuah tausyiah politik yang digelar Partai Ummat, Amien Rais mengurai bahwa rencana Amandemen UUD 1945 sebenarnya sudah dibicarakan sejak 2019. Katanya, ada sejumlah pihak yang telah membicarakan dan mengangkat wacana tersebut.

“Sesungguhnya rencana amandemen (UUD 1945, tentang masa jabatan presiden) sudah dibicarakan sejak tahun 2019 oleh tokoh-tokoh yang pro Jokowi itu," katanya.

Amien melanjutkan, isu ini sempat senyap di publik. Namun demikian, ada teman-teman PDIP yang melakukan testing the water untuk menghidupkan kembali wacana tersebut.

Meski begitu, Amien Rais menggarisbawahi bahwa mereka ini bukan PDIP resmi, melainkan sebatas pendukung bukan formal.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya