Berita

Pengamat telematika, yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo/Net

Politik

Sentil BSSN dan Kominfo, Eks Menpora: Kalau Orang Nomor 1 Saja Bocor, Bagaimana Orang Biasa?

JUMAT, 03 SEPTEMBER 2021 | 19:20 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kebocoran data pribadi yang kembali menggemparkan rakyat Indonesia merupakan masalah serius yang terus berlulang. Peran besar dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kini diminta untuk serius menangani masalah tersebut.

Pengamat telematika, Roy Suryo mengurai bahwa negeri ini pernah heboh dengan data pribadi 1,3 juta rakyat yang bocor melalui aplikasi e-HAC, yang sebelumnya digunakan untuk melakukan verifikasi (test and trace) penumpang selama berpergian.

Kini, masyarakat kembali heboh karena sertifikat vaksinasi asli dan NIK Presiden Joko Widodo bocor di media sosial.


Kominfo mengurai bahwa Akses pihak-pihak tertentu terhadap Sertifikat Vaksinasi Covid-19 Presiden Joko Widodo dilakukan menggunakan fitur pemeriksaan Sertifikat Vaksinasi Covid-19 yang tersedia pada Sistem PeduliLindungi.

“Kalau orang Nomor 1 saja bocor, bagaimana masyarakat biasa?” tuturnya kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Jumat (3/9).

Kini keseriusan peran BSSN dan Kominfo dalam menjaga data pribadi rakyat sangat ditunggu. Menurut mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu, kedua lembaga tersebut seharusnya hadir dalam memverifikasi pihak-pihak yang dipercaya menjadi pengelenggara sistem elektronik (PSE) termasuk mitra-mitranya.

Kehadiran secara nyata diperlukan karena PSE memegang amanah data-data pribadi milik masyarakat yang seharusnya dilindungi dengan sangat baik.

Lebih lanjut, Roy Suryo khawati ada 2 faktor yang menyebabkan kebocoran data pribadi terjadi. Pertama faktor teknis yang mengarah pada keamanan data yang tidak layak dan tidak sesuai protokol keamanan yang memadai.

“Kedua, faktor-faktor non teknis berupa SDM yang memang jadi oknum pembocor data-data tersebut. Bisa jadi karena faktor ekonomi,” tegasnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Miris! Hafalan Al-Qur’an Jadi Bahan Permainan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:11

OJK Dukung Pemprov DKI Terbitkan Obligasi Daerah

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:00

Jangan Main Hakim Sendiri terkait Kasus Hafalan Al-Qur'an Berhadiah Miras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:48

Dua ASN Ditjen Pajak Jadi Tersangka Korupsi PT TPL

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:23

Tak Ditemukan Luka Luar di Jenazah Sutrimo

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:06

Pemprov DKI Pastikan Miliki Kapasitas Keuangan Terbitkan Obligasi

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:26

Walkot Jakut Imbau Masyarakat Tetap Tenang soal Kasus Promosi Miras di Ancol

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:19

Kemendag Perluas Akses Pasar Produk UMKM dengan Libatkan Ritel Modern

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:02

Furikake dan Tantangan Pangan Bergizi: Jangan Berhenti pada Produknya

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:51

Utang Pemerintah Tembus Rp10.000 Triliun

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:41

Selengkapnya