Berita

Pengamat telematika, yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo/Net

Politik

Sentil BSSN dan Kominfo, Eks Menpora: Kalau Orang Nomor 1 Saja Bocor, Bagaimana Orang Biasa?

JUMAT, 03 SEPTEMBER 2021 | 19:20 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kebocoran data pribadi yang kembali menggemparkan rakyat Indonesia merupakan masalah serius yang terus berlulang. Peran besar dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kini diminta untuk serius menangani masalah tersebut.

Pengamat telematika, Roy Suryo mengurai bahwa negeri ini pernah heboh dengan data pribadi 1,3 juta rakyat yang bocor melalui aplikasi e-HAC, yang sebelumnya digunakan untuk melakukan verifikasi (test and trace) penumpang selama berpergian.

Kini, masyarakat kembali heboh karena sertifikat vaksinasi asli dan NIK Presiden Joko Widodo bocor di media sosial.


Kominfo mengurai bahwa Akses pihak-pihak tertentu terhadap Sertifikat Vaksinasi Covid-19 Presiden Joko Widodo dilakukan menggunakan fitur pemeriksaan Sertifikat Vaksinasi Covid-19 yang tersedia pada Sistem PeduliLindungi.

“Kalau orang Nomor 1 saja bocor, bagaimana masyarakat biasa?” tuturnya kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Jumat (3/9).

Kini keseriusan peran BSSN dan Kominfo dalam menjaga data pribadi rakyat sangat ditunggu. Menurut mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu, kedua lembaga tersebut seharusnya hadir dalam memverifikasi pihak-pihak yang dipercaya menjadi pengelenggara sistem elektronik (PSE) termasuk mitra-mitranya.

Kehadiran secara nyata diperlukan karena PSE memegang amanah data-data pribadi milik masyarakat yang seharusnya dilindungi dengan sangat baik.

Lebih lanjut, Roy Suryo khawati ada 2 faktor yang menyebabkan kebocoran data pribadi terjadi. Pertama faktor teknis yang mengarah pada keamanan data yang tidak layak dan tidak sesuai protokol keamanan yang memadai.

“Kedua, faktor-faktor non teknis berupa SDM yang memang jadi oknum pembocor data-data tersebut. Bisa jadi karena faktor ekonomi,” tegasnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

Kapolda Metro Buka UKW: Lawan Hoaks, Jaga Jakarta

Selasa, 16 Desember 2025 | 22:11

Aktivis 98 Gandeng PB IDI Salurkan Donasi untuk Korban Banjir Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:53

BPK Bongkar Pemborosan Rp12,59 Triliun di Pupuk Indonesia, Penegak Hukum Diminta Usut

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:51

Legislator PDIP: Cerita Revolusi Tidak Hanya Tentang Peluru dan Mesiu

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:40

Mobil Mitra SPPG Kini Hanya Boleh Sampai Luar Pagar Sekolah

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:22

Jangan Jadikan Bencana Alam Ajang Rivalitas dan Bullying Politik

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:19

Prabowo Janji Tuntaskan Trans Papua hingga Hadirkan 2.500 SPPG

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:54

Trio RRT Harus Berani Masuk Penjara sebagai Risiko Perjuangan

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:54

Yaqut Cholil Qoumas Bungkam Usai 8,5 Jam Dicecar KPK

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:47

Prabowo Prediksi Indonesia Duduki Ekonomi ke-4 Dunia dalam 15 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:45

Selengkapnya