Berita

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat bertemu Sekjen Gerindra Ahmad Muzani di Kantor DPP PDIP, Menteng Jakarta Pusat/RMOL

Politik

Bertemu Gerindra, PDIP Tidak Ingin Jalan Puan Maharani di Pilpres 2024 Tertutup

KAMIS, 26 AGUSTUS 2021 | 08:57 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Dalam Pertemuan PDIP dan Gerindra, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tidak membantah bahwa turut membahas soal pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Hasto mengatakan pembahasan Pilpres 2024 turut dibahas namun di ruang tertutup dari media.

Pertemuan itu menjadi sinyal bagi partai berlambang banteng moncong putih itu benar-benar tidak ingin menutup jalan Puan Maharani menjadi kandidat Pilpres mendatang.


Analisa ini disampaikan pengamat politik Universitas Nasional Andi Yusran, Kamis pagi (26/8).

Kata Andi, dasar pertemuan politik itu karena PDIP membutuhkan Gerindra dalam mengawal rencana amandemen terbatas UUD 1945 yang belakangan dibicarakan.

Doktor politik Universitas Padjajaran itu melihat pernyataan Megawati "slowdown" soal amandemen terbatas, mengindikasikan PDIP tidak setuju dengan perubahan jabatan masa presiden 3 periode.

"Gerindra menjadi sangat dibutuhkan oleh PDIP dalam mengawal amandemen terbatas tersebut. Serta potensinya berkoalisi dalam Pilpres mendatang," kata Andi kepada Kantor Berita Politik RMOL.

Selain itu, Andi memprediksi PDIP dan Gerindra akan terus menjadi sekutu politik hingga Pilpres 2024 mendatang.

Terkait bagaimana sikap Joko Widodo sebagai kader PDIP, Andi mensinyalir orang nomor satu di Indonesia itu akan nyaman bersama Golkar dengan menyiapkan calon seperti Airlangga Hartarto atau Ganjar Pranowo.

"Jelas PDIP tak akan setuju dengan perpanjangan masa jabatan presiden karena itu akan menutup jalan bagi puan untuk maju. Prediksi saya, Gerindra dan PDIP akan seiring sejalan sampai Pilpres 2024," pungkasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya