Berita

Herman Khaeron/Net

Politik

Pesan pada PDIP, Herman Khaeron: Jangan Tebar Fitnah untuk Nodai Partai Demokrat

SELASA, 24 AGUSTUS 2021 | 14:17 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Partai Demokrat meminta PDI Perjuangan membuktikan tuduhan Pemilu 2009 dilangsungkan dengan banyak kecurangan dan menghalalkan segala cara.

Bagi kader senior Partai Demokrat Herman Khaeron, jika PDIP tidak bisa membuktikan apa yang ditujuhkan, maka hal itu sama saja menebar fitnah di muka publik.

"Saya kira jangan terus menebar fitnah dan buktikan kalau itu hal-hal yang dicurigai," ujar Herman kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (24/8).


Bagi Herman, justru pada tahun 2009 saat Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, asas demokrasi berjalan dengan baik tanpa ada intervensi apapun.

"Jelas bahwa semuanya era pemerintahan Pak SBY sangat demokratis tidak ada intervensi," katanya.

Lanjut anggota Komisi VI DPR RI ini, jangan karena ingin menodai citra Partai Demokrat kemudian ada pihak yang menghalalkan semua cara termasuk menyebar fitnah.

"Jangan kemudian untuk menodai partai Demokrat kemudian mengedepankan fitnah-fitnah baru," tandasnya.

Pemilu 2009 lalu, menurut Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto telah memberi banyak pelajaran.

Indikasinya, disebutkan Hasto Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai banyak berasal dari partai tertentu dan manipulatif terhadap hasil pemilu.

Demokrasi kala itu, sambungnya, terkesan menghalalkan segala cara untuk menang. Salah satunya dengan memanipulasi data pemilih.

"Dengan menjadikan beberapa elemen KPU sebagai pengurus partai, demokrasi menggunakan Bansos sebagai politik elektoral, dan demokrasi mengunakan hukum aparat sebagai alat untuk memenangkan pemilu," urai Hasto mengawali pertemuan dengan petinggi PDIP dan Gerindra.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

IHSG Merah, Rupiah Tembus Rp17.130 Usai Negosiasi AS-Iran Gagal

Senin, 13 April 2026 | 10:15

Kebangkitan Saham AI Asia: Investor Global Mulai Agresif Pasca-Redanya Tensi Geopolitik

Senin, 13 April 2026 | 10:02

Kasus Tas Branded Dicuri, EcoRing Diminta Tak Lepas Tangan

Senin, 13 April 2026 | 10:02

AS Blokade Kapal yang Keluar Masuk Pelabuhan Iran Mulai Hari Ini

Senin, 13 April 2026 | 09:52

Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif IKN Terus Dikebut

Senin, 13 April 2026 | 09:43

Feel Good Network Bidik Pasar Ekonomi Digital Asia Tenggara

Senin, 13 April 2026 | 09:24

Australia Tolak Gabung Blokade AS di Selat Hormuz

Senin, 13 April 2026 | 09:21

PM Viktor Orban Tumbang setelah 16 Tahun Berkuasa

Senin, 13 April 2026 | 09:18

Tidak Ada Ajaran Kristen Benarkan Membunuh Sebagai Jalan Spiritual

Senin, 13 April 2026 | 09:16

Ubah Krisis Jadi Peluang: Strategi Indonesia Perkuat Ketahanan Ekonomi

Senin, 13 April 2026 | 09:09

Selengkapnya