Berita

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat hadiri sidang tahuan DPD-DPR I/RMOL

Politik

Komisi VII DPR Setuju Usulan LaNyalla Indonesia Perlu Manfaatkan Energi Nuklir

SENIN, 16 AGUSTUS 2021 | 21:45 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Pidato Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang menyatakan pentingnya Indonesia memanfaatkan energi nuklir sebagai energi baru terbarukan mendapat dukungan Komisi VII DPR.

LaNyalla mengatakan hal tersebut saat memimpin Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (16/8).

“Setuju, memang kalau mau mencari solusi menyeluruh terkait kebutuhan energi besar hanya bisa terjawab dengan energi nuklir,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Maman Abdurahman.


Senada dengan LaNyalla, Maman mengatakan, Komisi VII juga berharap agar Indonesia segera merealisasikan pembangunan PLTN di Kalimantan Barat.

“Kami, terutama di Komisi VII, sudah mendorong itu dari jauh-jauh hari,” tuturnya.

Dalam pidatonya saat memimpin sidang, LaNyalla juga menekankan pentingnya Indonesia berani memanfaatkan energi nuklir untuk mendukung kedaulatan energi.

“Kita harus memastikan energi baru terbarukan menjadi prioritas. Termasuk keberanian kita sebagai bangsa besar, untuk memanfaatkan Nuklir sebagai pembangkit energi yang relatif lebih murah,” ungkap LaNyalla.

Senator Jawa Timur itu mendorong agar pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir di Kalbar, yang sudah diusulkan ke dalam Revisi Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan melalui Kementerian ATR/BPN, segera direalisasikan.

Menurut LaNyalla, energi nuklir merupakan terobosan baru karena memiliki potensi yang bisa menyediakan energi dengan biaya efisien, handal, aman dan selamat.

Selain menawarkan sumber energi tak terbatas, energi nuklir dapat mengurangi polusi lingkungan dan volume kegiatan pengelolaan limbah, termasuk mengurangi emisi Gas Rumah Kaca.

Oleh karena itu, LaNyalla menilai, pemanfaatan energi nuklir untuk pembangkit tenaga listrik guna memenuhi ketahanan energi dalam mendukung kesejahteraan rakyat perlu dilakukan.

Pembangunan PLTN juga dinilai akan meningkatkan pertumbuhan industri nasional.

Mantan Ketua Umum PSSI itu juga membahas mengenai pentingnya ketahanan pangan bagi Indonesia.

LaNyalla mengingatkan adanya berbagai ancaman yang perlu dilakukan antisipasi dalam hal pangan.

“Kemandirian pangan mutlak harus menjadi solusi yang harus kita wujudkan dengan bonus iklim negara tropis, yang berada di lintasan katulistiwa, dengan sumber daya hutan, daratan dan laut yang melimpah. Karena ancaman perang masa depan, adalah perebutan sumber daya pangan dan air bersih,” tegasnya.

Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI merupakan rangkaian Sidang Parlemen Tahunan.

Sejumlah anggota DPR RI dan DPD RI serta jajaran Kabinet Indonesia Maju hadir fisik di lokasi dengan mengikuti protokol kesehatan ketat, sementara sebagian mengikuti jalannya sidang bersama secara virtual.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

BNN-BNPP Awasi Ketat Jalur Tikus Narkoba di Perbatasan

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:09

Perkuat Keharmonisan di Jakarta Lewat Pesona Bhinneka Tunggal Ika

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:01

Ahmad Doli Kurnia Ditunjuk Jadi Plt Ketua Golkar Sumut

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:47

Ibas: Anak Muda Jangan Gengsi Jadi Petani

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:26

Apel Besar Nelayan Cetak Rekor MURI

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:19

KPK Akui OTT di Kalsel, Enam Orang Dicokok

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:12

Pemerintah Didorong Akhiri Politik Upah Murah

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:00

OTT Jaksa oleh KPK, Kejagung: Masih Koordinasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:53

Tak Puas Gelar Perkara Khusus, Polisi Tantang Roy Suryo Cs Tempuh Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Menkeu Purbaya Bantah Bantuan Bencana Luar Negeri Dikenakan Pajak

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Selengkapnya